Ke AS tanpa Izin Gubernur, Bupati Cantik Sri Wahyuni Dinonaktifkan

Sindonews · Jumat, 12 Januari 2018 - 21:55 WIB

Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip. (Foto: Istimewa)

TALAUD, iNews – Gara-gara ke Amerika Serikat (AS), Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip diberhentikan sementara dari jabatannya. Bupati cantik ini melakukan perjalanan dinas ke AS dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa meminta izin kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Permendagri 29 tahun 2017.   

Jumat, 12 Januari 2018, Sri Wahyuni digantikan sementara dari posisinya sebagai orang nomor satu di Kepulauan Talaud. Dia digantikan oleh Petrus Simon Tuange sebagai pelaksana kewenangan sebagai Bupati Kepulauan Talaud.

Surat pemberhentian sementara terhadap Sri Wahyuni tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan nomor 131.71-17 tahun 2018. Surat tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw mewakili Gubernur  Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Wakil Gubernur Steven Kandouw membenarkan bahwa Mendagri sudah mengeluarkan surat pemberhentian untuk Bupati Talaud. Dia berpesan kepada penggantinya agar menjaga stabilitas keamanan serta terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi kerena saat ini kita sedang memasuki bulan-bulan Pilkada.

“Mari untuk masalah keamanan harus terus dijaga dan tingkatkan dengan baik. Tetap jaga solidaritas dan pelayanan kepada masyarakat dan secara umum untuk kita semua agar hal ini menjadi yang pertama dan yang terakhir. Jangan lagi hal yang seperti ini terjadi lagi, Pak Mendagri juga harapannya seperti itu,” ujarnya, Jumat (12/1/2018).

Dia berharap kasus tersebut tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi semua aparat dan pejabat di daerah baik di Talaud, Sulawesi Utara, muapun di daerah lain se-Indonesia.

“Segala sesuatu, ada norma dan regulasinya. Undang-undang harus kita hormati serta jalankan karena kita hidup di NKRI yang berdasarkan undang-undang dan semua itu ada aturannya semoga kejadian  ini menjadi yang pertama dan yang terakhir,” kata Kandouw.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Jemmy Kumendong menyebutkan, SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Dasar memberhentikan itu berdasarkan surat gubernur Sulawesi Utara nomor 100/2912/Selcr-R0.Pemotda tanggal 31 Oktober 2017 perihal teguran; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 098/3062/sekr.Ro.Pemotda tanggal 9 November 2017 perihal laporan; dan Surat pernyataan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 12 Desember 2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Biro Pamerintahan  dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip melakukan perjalanan ke luar negeri dari tanggal 20 Oktober hingga 13 November 2017 tanpa izin Gubernur Sulawesi Utara.

Tim Kemendagri, lanjut Kumendong, sebelumnya telah datang langsung ke Talaud untuk melakukan investigasi dan konfirmasi langsung ke Bupati Talaud tentang pelanggaran yang dibuat.

"Inilah hasil investigasi itu, bahwa Bupati Talaud Sri Wahyuni menyalahi aturan karena tidak minta izin gubernur saat ke luar negeri," ungkapnya.


Editor : Azhar Azis

KOMENTAR

;