Rakyat Bicara

Monza Si Anak Tiri

iNews · Selasa, 13 Februari 2018 - 06:07 WIB

Suasana pasar pakaian bekas (monza) di salah satu sudut Kota Medan. (Foto: Okezone/Akbar D).

BAGI masyarakat Medan, Sumatera Utara (Sumut), kata “monza” mungkin sudah tidak asing didengar. Istilah ini pada mulanya adalah singkatan dari “Mongisidi Plaza”, nama sebuah kawasan yang terletak di Jalan Robert Wolter Mongisidi, Medan. Kawasan tersebut dulu pernah eksis sebagai pusat perdagangan pakaian bekas impor di kota itu.

Namun, seiring perjalanan zaman, kata “monza” yang diucapkan orang Medan kini tak lagi merujuk pada toponimi Mongisidi Plaza. Melainkan benar-benar dimaknai sebagai barang seken, mulai dari baju, celana, jaket, sepatu, hingga tas bekas. Jadi, jika ada warga Medan menyebut “sepatu monza”, itu artinya yang sedang dia bicarakan adalah “sepatu bekas”.

Sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia (setelah Jakarta dan Surabaya—red), Medan memiliki kedudukan strategis dalam urusan perdagangan, baik skala regional maupun nasional. Kota itu menjadi salah satu pintu gerbang utama masuknya beragam produk impor dari mancanegara. Tak terkecuali produk sandang bekas alias monza.

 


Barang-barang monza masuk ke Medan melalui Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Tanjungbalai. Sebagian di antaranya berasal dari Malaysia, Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Cina, dan bahkan Turki. Meski disebut bekas, tidak sedikit barang monza yang dijual di sejumlah tempat di Medan adalah produk-produk branded alias punya merek ternama. Untuk urusan kualitas, barang monza boleh diadu dengan produk buatan lokal yang masih baru.

Selain itu, membeli barang monza pun tak akan sampai membuat kantong bolong. Pasalnya, harga yang ditawarkan para pedagang monza memang jauh lebih terjangkau daripada harga produk serupa yang dijual di pusat-pusat perbelanjaan mewah seperti mal. Dengan segala kelebihannya itu, tidak mengherankan jika pasar pakaian bekas impor di Medan seakan-akan tak pernah sepi peminat. Yang lebih menarik lagi, barang monza ternyata tidak hanya digandrungi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas juga.

Akan tetapi, sejak pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 lalu disusul Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015, para penjual monza mulai dibuat ketar-ketir. Sebab, aturan tersebut secara eksplisit melarang kegiatan impor pakaian bekas ke dalam wilayah Indonesia.  Dengan kata lain, produk monza yang sejak dulu diimpor dan diperjualbelikan oleh masyarakat Medan, kini dianggap ilegal di negara ini.

Ada beberapa alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan tersebut. Pertama, pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri diragukan kehigiensiannya. Barang-barang semacam itu dianggap sebagai pembawa kuman atau bibit penyakit. Alasan lainnya, kehadiran pakaian bekas impor dinilai menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri tekstil dan konveksi lokal di dalam negeri.

Kehadiran UU Nomor 7/2014 dan Permendag Nomor 51/2015 sejatinya tak hanya membuat pusing para pedagang monza, tapi juga menjadi momok bagi para importir produk sejenis di Sumut. Berbagai ancaman sanksi pun bakal menanti mereka jika sampai kedapatan membawa masuk barang sandang bekas ke pelabuhan oleh aparat. Mulai dari sanksi adminstratif hingga pidana.  Risiko lainnya, barang yang mereka bawa tersebut pasti akan disita atau dimusnahkan pihak berwajib.

Seperti yang pernah terjadi pada Kamis 18 Agustus 2016, misalnya. Ketika itu, petugas dari Direktorat Polisi Perairan Daerah Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 350 bal (karung besar) pakaian bekas dan sepatu bekas asal Malaysia di perairan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Barang-barang tersebut diangkut menggunakan kapal kayu berbobot 34 GT (gros tonase) oleh satu nakhoda dan lima ABK (anak buah kapal) berkewarganegaraan Indonesia.

Kendati sudah dilarang, nyatanya pedagang pakaian bekas masih mudah dijumpai di Medan. Pasar monza pun banyak tersebar di beberapa titik di ibu kota Sumut itu. Sebut saja Pajak (baca: Pasar) Sukaramai di Kecamatan Medan Area, Pajak Sambu di Kecamatan Medan Timur, serta Pajak Melati (atau juga sering disingkat dengan Pamela) dan Pajak Simalingkar di Kecamatan Medan Tuntungan.

 

Seorang pembeli tengah memilih pakaian monza di Pajak Melati, Medan. (Foto: iNews/Dok)


Salah seorang pedagang sepatu monza di Pajak Melati, Hermi Setiarni menuturkan, semua produk yang dia jual adalah orisinal buatan luar negeri. Soal harga, barang dagangannya jauh lebih ‘ramah’ dibandingkan dengan sepatu baru impor dengan merek sama di tempat lain.

“Untuk sepatu (sneaker) misalnya, kalau barang barunya orang menjual di atas Rp1 juta. Tapi kalau di kami, harganya cuma berkisar Rp250.000 hingga Rp300.000,” ujarnya kepada iNews.

Walaupun harga monza sudah sangat murah, kata Hermi, kadang ada saja pembeli yang masih menawar barang dagangannya dengan sadis. Padahal, untuk mendapatkan sepatu monza tidaklah mudah. Ada risiko yang dihadapi para pedagang sejak membawa barang tersebut dari tangan importir hingga bisa sampai ke pasar di Medan.

“Saya mengambil (sepatu-sepatu ini) dari Batam (Kepulauan Riau). Itu pun kena tangkap pulak sama petugas Bea dan Cukai di (Pelabuhan) Belawan. Jadi, betul-betul butuh perjuangan lah,” ucapnya.

Menurut Hermi, kebijakan pemerintah melarang impor produk sandang bekas sangat merugikan para pedagang kecil sepertinya. Sebab, selama ini mereka memang menggantungkan hidup dari situ. Sedangkan jika disuruh menjual barang-barang baru, mereka tidak punya cukup modal. Ketika impor barang bekas dicap ilegal, tentu para pedagang monza bakal kehilangan sumber nafkah mereka.

“Kami minta kepada pemerintah, kalau bisa barang-barang bekas dari luar itu diperlancar sajalah (masuk ke Indonesia). Jangan dipersulit,” tuturnya.

Hermi pun menampik tudingan yang mengatakan produk sandang bekas impor sebagai pembawa bibit penyakit ke Tanah Air. Bagi dia, tuduhan semacam itu belum dapat dibuktikan kebenarannya. Di kalangan pedagang Pajak Melati pun, belum pernah dia mendengar ada yang mengeluh sakit gara-gara barang monza. Padahal, hampir setiap hari mereka bersentuhan dengan pakaian bekas impor.

“Selama ini kami jualan di sini, bagus-bagusnya. Ada yang sudah lima tahun lebih berjualan (barang monza), sehat-sehatnya dia,” kata perempuan itu dengan logat Medannya yang kental.

 


Pedagang monza lainnya, Anna, juga menepis anggapan yang menyebut pakaian bekas impor mengandung banyak kuman. Selama belasan tahun menggeluti usaha tersebut, belum pernah dia menerima komplain dari pelanggan soal kehigienisan barang dagangannya.

Udah 17 tahun aku ‘ber-monza’. Mulai dari pakaian sampai ke tas aku jual, belum pernah ada orang mengeluh (sakit karena memakai barang monza). Bahkan, pembeli pakaian dalam (bekas) di Pamela ini juga belum pernah ada yang mengeluh,” ujarnya.

Di sebagian kalangan peminat monza, berburu pakaian bekas sudah menjadi kesenangan. Seperti Sherly, misalnya. Warga Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, itu mengaku rutin menyambangi Pajak Melati setiap bulan mencari pakaian seken buat anaknya. Menurut dia, barang-barang yang dijual di tempat itu memiliki kualitas yang bagus namun dengan harga terjangkau. Rata-rata baju anak di pasar itu dilego hanya Rp20.000 per helai.

“Modelnya banyak yang unik. Enggak ada dijual di toko-toko lain,” katanya.

Perempuan itu mengaku tidak merasa malu membelikan pakaian seken untuk buah hatinya. Bagi dia, selama busana itu masih layak dipakai, baru atau bekasnya pun tak jadi soal. “Bajunya kan dibeli pakai uang sendiri dan dipakai buat sendiri juga. Jadi, masa bodoh lah (orang mau bilang apa),” ujar Sherly.

 


Salah satu pengelola Pajak Melati, Fernando Pransius mengatakan, pendapatan para pedagang monza yang berjualan di pasar itu terus menurun sejak 2016. Kondisi ini seiring dengan semakin rendahnya daya beli masyarakat sepanjang dua tahun terakhir. Sementara, pada waktu yang sama, harga barang monza pun mulai melonjak akibat sulitnya akses importir pakaian bekas ke pelabuhan menyusul pemberlakuan UU Nomor 7/2014 dan Permendag Nomor 51/2015.

“Banyak pedagang kini terpaksa menyicil membayar sewa kios, karena minimnya pemasukan yang mereka peroleh akhir-akhir ini,” ungkap Fernando.

Pajak Melati sepenuhnya dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Pasar itu menjadi ladang mencari nafkah bagi ribuan pedagang monza sejak belasan tahun silam. Sayangnya, meski keberadaan Pajak Melati mampu menghidupkan ekonomi kerakyatan di Kota Medan, pemerintah daerah setempat seolah-olah tak peduli dengan nasib para pedagang di sana yang semakin hari semakin pelik.

“Pemerintah belum pernah turun ke sini untuk melihat kami. Kalaupun mereka lewat di pasar ini, ya sekadar lewat saja. Tidak ngasih bantuan apa-apa,” ucap lelaki itu.


Editor : Ahmad Islamy Jamil

KOMENTAR

;