AEoI, Industri Keuangan Diminta Daftar ke DJP Bulan ini

Ade Miranti Karunia Sari · Rabu, 14 Februari 2018 - 18:58 WIB

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mulai melakukan sosialisasi kebijakan pertukaran informasi data nasabah secara otomatis untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) kepada para pemangku kepentingan, termasuk lembaga jasa keuangan seperti perbankan.

Sosialisasi tersebut berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal PaJak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. Dalam aturan itu, lembaga jasa keuangan diminta untuk mendaftarkan diri sebelum Maret 2018.

“Sesuai Peraturan Dirjen Pajak dimaksud, seluruh lembaga keuangan harus mendaftar sebagai Lembaga Keuangan Pelapor atau Lembaga Keuangan Non-pelapor sesuai kriteria tertentu, paling lambat akhir bulan Februari,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama di kantornya, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pendaftaran tersebut, kata Hestu, sebagai langkah awal penerapan AEoI berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terhitung April 2018. Setelah mendaftarkan diri, lembaga jasa keuangan tersebut diwajibkan untuk melaporkan data nasabah yang memiliki saldo simpanan minimal Rp1 miliar.

"Jika mereka enggak lakukan, di Undang-Undang Nomor 9, itu ada ketentuan sanksinya. Ketentuan sanksinya sampai pidana 1 tahun atau denda Rp1 miliar," ujarnya.

Hestu mengatakan, pihaknya memang tidak mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk mendaftarkan diri

"Jadi, pendaftaran ini sifatnya administratif. Kalau pun ada yang nggak mendaftar, kita bisa daftarkan sesuai jabatan," ujarnya. 

Menurut Hestu, pendaftaran tersebut penting karena nantinya setiap kantor perwakilan pajak (KPP) akan memetakan lembaga keuangan sesuai wilayahnya masing-masing. Dia mengatakan, ada sekitar 80 perbankan, 1.600 lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), koperasi, dan perusahaan sekuritas di pasar modal yang harus mendaftar.

Secara teknis, Hestu menjelaskan, saat mendaftar, lembaga jasa keuangan mengisi formulir pendaftaran lembaga keuangan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan.

“Khusus bagi lembaga keuangan, pelapor harus juga menyampaikan identitas dan detil kontak dari petugas pelaksana sebagai petugas lembaga keuangan yang akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewaijban pelaporan infomasi keuangan secara berkala,” katanya.

Laporan ini, kata Hestu, berisi  informasi keuangan yang dikirim dalam format dokumen elektronik dan dilakukan pengamanan atau enkripsi dengan aplikasi khusus yang disediakan oleh DJP. Laporan disampaikan paling lambat akhir April 2018 untuk laporan domestik dan 1 Agustus 2018 untuk laporan internasional.

"Keterbukaan akses informasi keuangan ini juga akan meningkatkan basis data Ditjen Pajak untuk menggali potensi pajak yang sebenarnya. dan mendeteksi praktik kecurangan pajak," ujarnya.


Editor : Rahmat Fiansyah

KOMENTAR