Aturan Fintech, BI Ingin Ada Keseimbangan dalam Sistem Keuangan

Isna Rifka Sri Rahayu · Kamis, 07 December 2017 - 18:59 WIB

Ilustrasi (Foto: iNews.id/Yudistiro)

JAKARTA, iNews.id - Financial technology (fintech) kini sedang berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun selain banyaknya manfaat yang ada, bisa menimbulkan suatu ketidakstabilan dalam sistem keuangan.

Untuk itu, Bank Indonesia (BI) merasa harus membuat aturan supaya terjadi keseimbangan dalam sistem keuangan. "Oleh karena itu, karena memang harus diatur supaya tidak menimbulkan suatu ketidakstabilan dalam sistem keuangan," kata Deputi Gubernur BI, Sugeng saat konferensi pers di BI, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Maka pada 29 November kemarin BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI Tahun 2017 tentang penyelenggaraan fintech. Dalam waktu bersamaan BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang ruang uji coba terbatas regulatory sandbox fintech.

PBI mengatur tentang tata cara pendaftaran penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggara fintech. Pada ketentuan yang dikeluarkan berdasarkan best practice dari BAIS Financial Stability Board ada lima kategori fintech, yaitu sistem pembayaran, mendukung pasar, manajemen investasi, manajemen risiko, pinjaman penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya.

Pada penyelenggaraan fintech, dalam sistem pembayarannya ada suatu kewajiban pendaftaran ke BI. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) diwajibkan menyampaikan informasi mengenai produk layanan teknologi model bisnis yang baru untuk penuhi kriteria finansial.

Kecuali jika penyelenggara sistem pembayaran dan penyelenggara fintech diatur wewenangnya oleh otoritas lain. Mengenai kriteria fintech yang berada di bawah otoritas lain menjalankan sistem pembayaran wajib mendaftarkan diri.

"Kadang penyelenggaran tidak hanya satu jenis usaha tapi ada kombinasi ya misalnya dicek mendaftar di OJK terus adopt sistem pembayaran, maka kita minta OJK juga daftarkan ke BI," ujarnya.

Dia menjabarkan, tahap untuk penyelenggaraan fintech, yaitu pendaftaran pendataan, didata regulatory sandbox, dipantau di pengawasan, baru bisa ke perizinan dan persetujuan. Setelah itu ada uji terbatas selama enam bulan.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR