BI Imbau Masyarakat Tak Memperdagangkan Bitcoin

Isna Rifka Sri Rahayu · Sabtu, 13 Januari 2018 - 11:28 WIB

Ilustrasi (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melarang bitcoin dan virtual currency lainnya sebagai alat pembayaran di Indonesia. BI juga mengimbau masyarakat serta seluruh otoritas sistem pembayaran agar tidak bertransaksi menggunakan virtual currency.

"Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency," kata Direktur Eksekutif, Agusman dalam keterangan resminya, Sabtu (13/1/2018).

Pelarangan tersebut berdasarkan pada undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang yang digunakan setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Ia melanjutkan, pelarangan BI ini memiliki beberapa alasan, yaitu sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab. Selain itu, tidak terdapat administrator resmi, dan belum ada underlying asset yang mendasari harga virtual currency. Hal ini yang menyebabkan nilai perdagangan virtual currency sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan.

Apalagi virtual currency ini rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian dapat memengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

"Bank Indonesia senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata dia.

Secara tegas ia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran baik itu prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana serta penyelenggara teknologi finansial baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017​ tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR