Buka Keran Impor Beras, Indef Pertanyakan soal Kesiapan Pemerintah

Isna Rifka Sri Rahayu · Sabtu, 13 Januari 2018 - 15:55 WIB

Ilustrasi (Foto: iNews.id/Yudistiro)

JAKARTA, iNews.id – Keputusan pemerintah yang mengimpor 500.000 ton beras menandakan minimnya perhatian dalam menyiapkan pasokan komoditas pangan strategis itu secara berkala. Apalagi, kebijakan impor itu dilakukan di tengah musim panen padi di sejumlah wilayah Indonesia.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memaparkan, harga beras yang melonjak sepatutnya sudah bisa diantisipasi sejak awal jika saja pemerintah menyiapkan pasokan beras dari jauh-jauh hari. Namun, hal tersebut urung dilakukan dan kenaikan harga beras pun tak lagi terhindarkan.

Dia menambahkan, momen-momen yang seharusnya bisa menjadi perhatian utama terkait fluktuasi harga beras adalah menjelang Lebaran dan akhir tahun karena banyaknya permintaan dari masyarakat. Begitu pun dengan kondisi cuaca di mana curah hujan cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir.

"Tiba-tiba sekarang pemerintah ingin adakan impor dari Thailand dan Vietnam ini artinya kesiapan pemerintah dipertanyakan," tutur Bhima kepada iNews.id, Sabtu (13/1/2018).

Meski impor ini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan didistribusikan oleh swasta, namun tetap akan ada oknum-oknum yang memanfaatkannya. Untuk itu ia menyarankan untuk menggunakan skema Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pengoperasian pasar.

"Yang ideal adalah walaupun tidak menggunakan dana APBN tetapi bisa dicarilah dari pos belanja lainnya dari non-APBN. Itu menggunakan skema Bulog yang paling ideal, jadi bulog yang akan lakukan operasi pasar di pasar-pasar tradisional," ucapnya.

Selain itu, impor akan memengaruhi banderol gabah karena petani menjual dengan harga murah. Begitu pun dengan upah riil buruh petani yang semakin murah kemudian secara nasional akan menambah tingkat kemiskinan.

"Kesejahteraan petani ini kemudian juga dipikirkan jadi jangan hanya berpihak pada konsumen," ucapnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengatakan, Indonesia akan memasuki masa panen puncak padi pada Februari mendatang sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi beras.

"Oktober (2017) musim hujan. Kalau umur padi tiga bulan, Januari berarti panen sehingga di Februari masuk panen puncak," kata Amran.

Amran mengatakan, kondisi cuaca tersebut sama dengan yang terjadi pada awal 2017. Ia mengatakan, cuaca di Indonesia baru normal dalam dua tahun terakhir mengingat sebelumnya terjadi fenomena el nino dan la nina.

Selain itu, Amran juga mengatakan, terjadi peningkatan produksi beras karena dukungan pemerintah melalui penambahan luas sawah, pembangunan irigasi tersier, dan normalisasi saluran irigasi dan embung, serta pembagian bibit unggul.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR