Dana Abadi Pendidikan Ditarget Berkembang Hingga Rp100 Triliun

Koran SINDO · Jumat, 12 Januari 2018 - 10:29 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengincar dana abadi (sovereign wealth fund/SWF) bidang pendidikan sebesar Rp100 triliun untuk 10 tahun ke depan.

Dana tersebut akan dikelola dan keuntungannya digunakan untuk beasiswa pendidikan serta penelitian. Selain itu Kemenkeu sedang memformulasikan dana dari Lembaga Pengelola Lembaga Pendidikan (LPDP) agar tidak hanya untuk beasiswa pendidikan reguler, tetapi juga untuk bidang pendidikan vokasi. Beasiswa untuk program vokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan penguasaan keahlian terapan para pekerja seperti diusulkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri beberapa waktu lalu.

Rencana tersebut merupakan upaya mengoptimalkan penyerapan dana pendidikan yang setiap tahunnya mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun ini anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp444,1 triliun yang diharapkan dapat terserap sehingga memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

”Kami akan formulasikan. Kalau dilihat dari anggarannya selama ini, jumlah yang sudah kami biayai kurang lebih 18.000 (untuk LPDP),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Sri Mulyani menambahkan, ke depan manfaat dana LPDP diharapkan lebih seimbang antara beasiswa masyarakat secara umum dan beasiswa para pembuat kebijakan serta beasiswa bidang pendidikan.

”Ini upaya optimalisasi dari anggaran pendidikan pendidikan sebesar itu, 20 persen, tingkat penyerapannya biasanya kurang,” ujar dia.

Sri Mulyani menuturkan, saat ini Kemenkeu sedang melakukan perhitungan atas dana abadi pendidikan. Kemenkeu ingin agar alokasi dana bisa digunakan untuk beasiswa seperti S-2, S-3, dan vokasi.

”Kemudian untuk penelitian berapa porsinya dan bagaimana arahannya,” tutur dia.

Dia mengakui sudah mendapat masukan dari menteri lainnya, Presiden, dan Wakil Presiden dalam sidang kabinet. Nantinya masukan tersebut akan diformulasikan.

”Kami sedang formulasikan, tergantung bagaimana arahan ke depan dan komitmen dari sisi anggarannya sehingga penyerapannya tidak asal habis,” imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan membentuk satu lembaga tersendiri yang akan mengelola dana abadi. Perihal pembentukan lembaga tersebut akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diharapkan bisa terlaksana tahun ini.

”Kita sedang menyampaikan nanti dalam bentuk perpres untuk kelembagaannya dan bagai mana ada Dewan yang bisa mengarahkan pada bagian yang mengelola anggarannya sendiri secara profesional karena bukan anggarannya, tetapi return-nya,” ujar Sri Mulyani.

Mantan Managing Director Bank Dunia itu menegaskan, dana abadi pendidikan sifatnya bukan sekali habis, tetapi akan dike lola secara profesional.

”Hasil pengelolaan setiap tahun ini yang akan digunakan. Oleh karena itu perlu ada suatu tata kelola dari manajer investasinya sehingga bisa menghasilkan penerimaan yang cukup,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) bersama Newton Fund mengumumkan 11 proyek kolaborasi riset antara peneliti Indonesia dan Inggris terpilih sebagai proyek riset terbaik. Ke-11 proyek riset ini kemudian mendapatkan dana 5,5 juta poundsterling untuk dua hingga tiga tahun ke depan. Ke-11 proyek riset tersebut terpilih dari sekitar 50 proposal riset yang masuk dan telah diseleksi bersama oleh para peneliti Indonesia, Inggris, dan peneliti internasional lainnya.

Adapun dana itu merupakan dana hibah dari DIPI yang didukung LPDP di bawah Kemenkeu bersama dengan Newton Fund. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Moazzam Malik mengatakan, banyak negara berkembang yang hanya fokus pada penelitian kecil. Oleh karena itu Pemerintah Inggris melalui Newton Fund sangat mendukung misi DIPI memberikan pendanaan untuk penelitian besar.

”Dukungan pemerintah untuk penelitian sangat penting, terutama untuk penelitian dasar dan membangun sumber daya manusia yang unggul,” tuturnya. (Oktiani Endarwati)


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR