Darmin Minta Bentuk Agen Pengepul untuk Dorong Inklusi Keuangan

Isna Rifka Sri Rahayu · Rabu, 14 Februari 2018 - 13:20 WIB

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution (Foto: iNews.id/Isna)

JAKARTA, iNews.id -  Pemerintah terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia hingga mencapai 75 persen pada tahun 2019 sehingga bisa mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, kemanan pangan, persamaan gender, dan pertumbuhan yang seimbang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan membentuk agen pengepul untuk mendorong inklusi keuangan nasional.

"Kalau diperdagangan konvensional kita perlu pengepul untuk membuka akses kepada masyarakat terbanyak kita untuk ikut di dinamika perdagangan. Jangan-jangan di bidang ini kita juga butuh pengepul supaya ada yang mengajak masyarakat ikut," kata Darmin dalam sebuah diskusi di kantornya, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Pengepul itu berfungsi untuk mengajak dan mensosialisasikan masyarakat untuk mau menabung atau melakukan pinjaman di jasa keuangan. Sebab, selama ini masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pelosok masih sulit untuk melakukan transaksi di jasa keuangan tersebut.

"Yang ingin saya garis bawahi dalam diskusi ini adalah jangan lupa bahwa masyarakat kita, kalau bicara inklusif itu mungkin meminjam pun dia masih ragu-ragu. Kalau bisa jangan minjam malah. Padahal kita lagi masuk ke revolusi industri," ucapnya.

Rencana tersebut juga berkaitan dengan kunjungan Ratu Maxima dari Belanda ke Indonesia untuk mempromosikan pentingnya inklusi keuangan secara global guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Inklusi keuangan ini mampu mempercepat kemajuan untuk mencapai tujuan prioritas nasional.

"Kemarin kebetulan Queen Maxima datang, beliau itu concern-nya ke keuangan inklusi agak khusus. Kita dari diskusi kemarin menyadari program bantuan sosial subsidi kita sudah mulai masuk lebih inklusif," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pemerintah akan mendorong manfaat bagi masyarakat luas sampai ke pilar inklusi keuangan. Misalnya dengan mengubah program bantuan sosial yang tadinya offline menjadi online dengan mendata secara by name by address.

Meski bansos tersebut belum diakses secara real time, namun kecepatannya dalam dua tahun belakangan cukup membanggakan walaupun belum memuaskan. "Mulai dari program PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan nontunai rastra, bahkan program di bidang kesehatan dan lain lain. Kecepatannya itu cukup baik," ujarnya.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR