Lantik 80 Pejabat Eselon, Jonan Minta Segera Dorong Investasi

Isna Rifka Sri Rahayu · Kamis, 15 Februari 2018 - 14:00 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melantik 80 pejabat eselon tiga dan empat. Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta jajaran pejabat tersebut untuk mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna mendorong investasi.

Sebab, menurut dia, jika investasi tidak tumbuh maka penciptaan lapangan pekerjaan tidak akan meningkat. Padahal jumlah angkatan kerja setiap tahunnya bertambah meski tidak signifikan.

"Padahal jumlah angkatan kerja tiap tahun itu bertambah walaupun tidak banyak tambahnya, tambah 1-2 persen. Tapi harus juga kita semua tidak boleh menghambat investasi, sama sekali tidak boleh," kata Jonan saat membuka acara pelantikan di kantornya, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Untuk menggenjot investasi, pihaknya juga merampingkan sejumlah aturan. Belum lama ini Jonan mengurangi 65 aturan yang diprediksi bisa memperbaiki iklim investasi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas).

"Pengurangan atau pencabutan atau pembatalan peraturan menteri dan sebagainya ini harus selesai. Selama tiga minggu itu kita sudah mengurangi total 65 itu nanti minggu depan ada lagi. Jadi nanti minggu depan saya cabut secara paksa lagi," ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta untuk mengurangi biaya-biaya kegiatan yang tidak perlu, memotong masa perizinan yang terlalu panjang, dan titipan peraturan. Sebab, dia menilai, masih ada pejabat-pejabat yang suka diberikan peraturan titipan dari suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan.

Melalui praktik semacam itu, banyak oknum pejabat memperolehan penghasilan tambahan.

"Apalagi ada kebiasaan bikin perturan ada titipan, ini sudah pastikan, atau bikin perturan supaya orang lain itu sehingga sektor dunia usaha jadi sulit," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa pejabat-pejabat digaji dengan uang pajak dari rakyat sehingga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar bagi masyarakat. Oleh karenanya, jika ada pejabat yang mengeluh karena gajinya tidak cukup sehingga mengambil titipan tersebut maka silakan cari pekerjaan lain.

"Kita harus lihat bahwa pajak PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang dihasilkan oleh negara dan kegiatan usaha itu adalah itu untuk bayar gaji kita," ucapnya.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR