LPS Belum Atur Transaksi E-Commerce, Ini Alasannya

Isna Rifka Sri Rahayu · Jumat, 12 Januari 2018 - 18:57 WIB

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum mengatur regulasi penyimpanan transaksi e-commerce. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, LPS tidak bisa menjamin penyimpanan uang selain di bank.

"Nah untuk menjembatani apakah LPS membuat aturan di mana nanti boleh perusahaan e-commerce, harus pakai atas nama siapa, terus terang kami masih mengkaji dan ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) buat kami ," kata Ketua dewan komisioner LPS, Halim Alamsyah di Equity Tower, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Jika mencermati perkembangan saat ini, pertumbuhan transaksi di e-commerce sudah sangat besar. Dengan demikian, porsi transaksi di bank akan terus mengalami pengurangan yang signifikan.

Angka pertumbuhan transaksi di beberapa pemain besar di e-commerce melonjak dua kali dari tahun 2016 hingga saat ini yang sebesar Rp34,5 triliun.

"Jadi lompatnya dua kali, ini hanya memberikan gambaran bahwa di dunia fintech ini pertumbuhannya luar biasa ini tentu akan sedikit banyak mengambil porsi yang biasanya diambil oleh bank," ucapnya.

Alamsyah menilai, aturan semacam itu memang harus dibuat karena uang masyarakat yang disimpan di e-commerce disimpan di bank atas nama marketplace bukan atas nama nasabah. Hal itu yang membuat LPS masih mengkaji aturan supaya uang masyarakat bisa terjamin.

"Terus terang kami juga sedang mengkaji bagaimana kontruksi hukumnya apakah ada aturan yang bisa kami buat supaya nanti uang nasabah milik masyarakat itu aman walaupun diterbitkan oleh bukan bank," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika uang disimpan di bank atas nama perusahaan e-commerce LPS hanya bisa menjamin sampi Rp2 miliar. Penjaminan tersebut juga belum diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Kalau uangnya ditaruh di rekening di bank atas nama perusahan kita hanya bisa menjamin sampai Rp2 miliar. Ini belum ada aturannya juga di BI, yang mengatur ini BI dan OJK," ucapnya.

Pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan membuat aturan-aturan yang mengatur mengenai simpanan uang secara online. Sebab, masyarakat lebih banyak menggunakan alat pembayaran uang digital yang lebih mudah dibawa dan diakses.

"Alat-alat pembayarannya sekarang menggunakan e-money atau uang digital dan ini dia bisa langsung tidak lagi menggunakan rekening bank. Ini menjadi tantangan," kata dia.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR