Masuki Puncak Panen, Indef Pastikan Impor Beras Tak Diperlukan

Isna Rifka Sri Rahayu · Sabtu, 13 Januari 2018 - 15:16 WIB

Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan untuk mengimpor 500.000 ton beras pada akhir Januari. Hal itu dinilai terlalu dipaksakan karena di Februari nanti telah masuk puncak panen sehingga akan ada surplus beras.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan, banyak hal yang bisa diupayakan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga beras tanpa merugikan para petani. Namun, kegiatan impor kerap dipilih di tengah pasokan beras yang masih dalam kondisi aman.

"Impor ini memang dari dulu enak sekali untuk dijadikan bancakan. Saya ngerinya sekenario besarnya seperti itu, walaupun sebentar lagi kita panen raya," kata Bhima kepada iNews.id , Jumat (13/1/2018).

Menurut dia, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyinkronkan data antara dua instansi pemerintah yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian Pedagangan. Sebab, sedari dulu data keduanya selalu berbeda mengenai ketersediaan stok beras.

"Selama ini yang kita dengar kan kita selalu surplus dan swasembada beras. Bahkan sampai statement terakhir pun kita selalu surplus. Tetapi Kemendag mengatakan bahwa operasi pasar tidak bekerja untuk turunkan harga," ucapnya.

Adanya puncak panen pada Februari mendatang juga memperkuat bahwa pemerintah memaksakan pengadaan impor beras. Dengan demikian pasokan beras di pasaran akan sangat banyak sehingga bisa merugikan petani dan pedagang beras.

Selain itu, impor akan memengaruhi banderol gabah karena petani menjual dengan harga murah. Begitu pun dengan upah riil buruh petani yang semakin murah kemudian secara nasional akan menambah tingkat kemiskinan.

"Kesejahteraan petani ini kemudian juga dipikirkan jadi jangan hanya berpihak pada konsumen," ucapnya.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, impor beras dilakukan dan didistribusikan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) yang bermitra dengan perusahaan beras lain. "Tidak ada dana APBN. Itu pasti. PPI menjadi pintu sehingga kami bisa mengatur. Mereka bisa bermitra dengan pengusaha beras," kata Enggar.

Ia menjelaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menugaskan perusahaan BUMN tersebut untuk melakukan impor beras. Mekanisme distribusi beras ke pasaran juga akan dilakukan dengan memakai jaringan PPI.

Menurut dia, keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan setelah pemerintah, Satgas Pangan dan Bulog melakukan operasi pasar (OP) sejak November-Desember 2017 untuk menekan harga beras medium yang kian meningkat.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR