Menteri Jonan Sindir Pejabat KESDM yang Senang Diberi Titipan

Isna Rifka Sri Rahayu · Kamis, 15 Februari 2018 - 14:11 WIB

Menteri ESDM Ignasius Jonan saat melantik 80 pejabat eselon 3 dan 4 Kementerian ESDM (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, telah melantik 80 pejabat eselon 3 dan 4 Kementerian ESDM. Dalam kesempatan tersebut ia menekankan bahwa setiap seleksi pengangkatan jabatan harus dilakukan secara transparan.

"Setiap seleksi itu harus terbuka tidak boleh atasannya itu mengusulkan calon berdasarakn hal-hal lain kecuali kinerja. Makin lama harus semakin terbuka dan sempurna," kata Jonan dalam sambutannya di kantornya, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Ia melanjutkan, jika pengangkatan tersebut berdasarkan suku, antargolongan, ras, dan agama (SARA) juga sangat dilarang. Apalagi jika kandidat merupakan hasil titipan dari seseorang, maka hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Untuk itu, pemilihan pejabat yang menjadi pertimbangan hanya integritas dan kinerja saja.

"Harus terbuka dan tanpa adanya titipan kiri kanan. Saya orangnya kalau sampai ada yang titip ke saya malah saya tidak akan mau. Ini biar tahu saja," ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung pejabat-pejabat yang senang dititipkan peraturan. Sebab, menurutnya masih ada pejabat-pejabat yang suka diberikan peraturan titipan dari suatu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan.

"Apalagi ada kebiasaan bikin perturan ada titipan, ini sudah pastikan, atau bikin perturan supaya orang lain itu sehingga sektor dunia usaha jadi sulit," tuturnya.

Oknum pejabat tersebut menerima titipan supaya bisa memperoleh penghasilan tambahan. Oleh karenanya, jika ada pejabat yang mengeluh karena gajinya tidak cukup sehingga mengambil titipan tersebut maka silakan cari pekerjaan lain.

"Kalau anda bilang Pak gaji saya kurang, saya setuju. Saya juga setuju, saya sepaham. Saya juga  berusaha, Pak Wamen yang saya usahakan detail untuk menaikkan tunjangan kinerja. Mudah-mudahan saja bisa," kata dia.

Ia mengingatkan bahwa pejabat-pejabat digaji dari uang pajak rakyat sehingga harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar bagi masyarakat.

"Kita harus lihat bahwa pajak PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang dihasilkan oleh negara dan kegiatan usaha itu adalah itu untuk bayar gaji kita," ucapnya.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR