Nelayan NTT Dukung Kebijakan Menteri Susi

Antara · Jumat, 12 Januari 2018 - 13:03 WIB

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

KUPANG, iNews.id - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Timur (HNSI NTT) mendukung kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Polemik pro dan kontra terkait penenggelaman kapal asing ini diperbincangkan rekan-rekan nelayan, pada prinsipnya nelayan di NTT mendukung langkah penenggelaman kapal asing yang dilakukan Ibu Menteri Susi," kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi HNSI NTT Abdul Wahab Sidin di Kupang, Jumat (12/1/2018).

Ia mengatakan hal itu terkait kebijakan penenggelaman kapal asing dari Menteri Susi Pudjiastuti yang belakangan dipolemikkan di pemerintah pusat.


Wahab yang juga nelayan yang berpangkalan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tenau Kupang itu mengatakan prinsipnya nelayan di provinsi ini mendukung kebijakan penenggelaman sebagai sebuah langkah yang tegas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengamankan laut dari para pencuri.

"Kebijakan ini sudah lama juga berjalan dan langkah ini sangat tegas untuk menimbulkan efek jera bagi kapal-kapal asing yang berani mencuri ikan di perairan Indonesia," katanya.

Ia mengatakan, langkah penenggelaman kapal asing itu juga untuk menunjukkan sikap pemerintah yang berani tegas terhadap para pencuri ikan.

“Hal tersebut telah menunjukkan hasil yang positif karena beberapa tahun belakangan kasus pencurian ikan dari kapal asing mulai berkurang dan tidak marak lagi terdengar,” tuturnya.

Menurutnya, cara lain penindakan kapal asing seperti dengan pelelangan kapal tidak efektif karena bisa saja dibeli kembali oleh perusahaan asing yang bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu di dalam negeri.

Untuk itu menurutnya, meski ditenggelamkan agar kapal yang sama dipastikan tidak lagi memasuki perairan Indonesia.

Wahab berharap langkah penenggelaman yang sama juga dilakukan untuk kapal nelayan asal China ditangkap Stasiun PSKDP Kupang pada akhir November 2017 dan saat ini sedang diproses.

"Kalau setiap kali kapal asing yang ditangkap itu ditenggelamkan maka kami nelayan lokal yakin pasti mereka jera. Persoalan bahwa pihak asing kemudian tidak setuju tidak masalah karena ini menyangkut kedaulatan wilayah kita yang tidak boleh diganggu sembarangan," kata Wahab.

Selain penindakan terhadap kapal asing, Wahab berharap penertiban kapal nelayan lokal juga perlu menjadi prioritas kementerian terkait, terutama yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

"Kapal asing boleh ditindak tegas namun kalau kapal nelayan lokal yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak dibasmi maka produktivitas hasil akan terus berkurang dan jelas berdampak pada jumlah ekspor," ucapnya.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR