Pajak Akses Data Nasabah, DJP: Keamanan Sesuai Standar Global

Ade Miranti Karunia Sari · Rabu, 14 Februari 2018 - 21:37 WIB

Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA, iNews.id – Direktorat Jenderal Pajak kembali menegaskan soal keamanan data nasabah meski otoritas tersebut mendapatkan wewenang baru untuk mengintip data nasabah melalui kebijakan pertukaran data informasi untuk kepentingan perpajakan secara otomatis atau yang dikenal  Automatic Exchange of Information (AEoI).

Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, DJP akan menjamin tidak hanya keamanan, tapi kerahasiaan data nasabah. Dia menyebut, data yang disimpan di server DJP tidak akan bisa dicuri karena mengikuti standar keamanan global yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. 

"Keamanan data, kita mengikuti standar global forum, berdasarkan PMK Nomor 70, filenya dienskripsi, menjamin keamanan data secara IT. Komputer di setiap kantor pajak sudah termonitor. Bulan depan, flashdisk tidak bisa dicolokin lagi ke komputer," kata Hestu di Gedung DJP Pusat Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Hestu menjelaskan, jika terjadi kebocoran data, DJP telah memberikan ancang-ancang sanksi yang pantas diberikan kepada kepada pegawai yang membocorkan data. Sanksi tersebut tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang berada di pasal 34 ayat (1) dan pasal 41.

"Jika ada pegawai kami yang membocorkan, bakal ada sanksi pidana penjara minimal 2 tahun atau denda sebesar Rp50 juta sekaligus pemecatan," katanya.

Untuk tahap awal, DJP baru saja mengeluarkan aturan teknis soal pendaftaran administratif bagi lembaga jasa keuangan untuk melaporkan data nasabah dengan saldo minimal Rp1 miliar secara otomatis kepada DJP. Seluruh lembaga jasa keuangan diharapkan mendaftar paling lambat akhir bulan Februari 2018. Pendaftaran administratif ini belum menyentuh data transaksi rekening para nasabah. 

"Aplikasi AEoI belum siap sepenuhnya, kemungkinan minggu depan sudah siap. Itu sebenarnya dalam konteks pendaftaran, enggak rumit-rumit amat. Jadi, seolah-olah hanya mendaftarkan NPWP atau KTP saja. Jadi, enggak serumit yang dibayangkan. Waktunya juga cukup," ucapnya. 

BACA JUGA: AEoI, Industri Keuangan Diminta Daftar ke DJP Bulan ini

Ditjen Pajak akan terus mensosialisasikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. Sosialisasi tersebut dilakukan tidak hanya kantor pajak pusat, tapi juga di tingkat kantor pelayanan pajak (KPP).


Editor : Rahmat Fiansyah

KOMENTAR