Sri Mulyani: 51 Persen Saham di Freeport Tak Bisa Dinegosiasikan

Ade Miranti Karunia Sari · Jumat, 12 Januari 2018 - 19:37 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: iNews.id/Ade)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah memastikan, bisa menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia meski negosiasi terkait valuasinya belum mencapai titik temu. 51 persen saham tersebut merupakan bagian kewajiban divestasi Freeport Indonesia sesuai ketentuan negosiasi bersama pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, proses pembelian saham itu akan dilakukan secara transparan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Tetapi, ada tata kelola perusahaan asing yang memang perlu dihormati oleh pemerintah.

Namun, kepentingan pemerintah untuk menguasai pertambangan secara mayoritas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba merupakan keniscayaan.

“Apa-apa yang tidak boleh di-disclose bukan tidak pernah tidak transparan. Tapi, kita menghormati tata kelola perusahaan di dalam proses nanti, kita bisa yakinkan kepada Anda semua bahwa komitmen 51 persen sesuai dengan instruksi bapak presiden adalah non negotiable,” kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pihaknya beserta Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan melakukan negosiasi harga dengan pihak Freeport Indonesia. Hal ini menyusul kepemilikan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh pemerintah daerah (Pemda) Papua.

“Memang ini merupakan salah satu tahapan penting di mana isu kepemilikan nasional dan daerah bisa di-show. Ada tahapan-tahapan berikutnya termasuk tahapan struktur transaksi yang Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan oleh bapak ibu menteri. Nanti kita akan masuk di mana negosiasi rate and responsibility-nya. Terakhir baru evaluasi,” kata Budi.

Dia menambahkan, Inalum akan mengelola 41 persen saham Freeport Indonesia dan 10 persen dikelola oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika. Proses pengambilan saham ini tidak akan membebani APBN dan APBD.

“Yang ditransaksikan sekarang adalah pembagian kepemilikan untuk memastikan bahwa Pemda Papua bisa memiliki kepemilikan di PT Freeport,” katanya.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR