Terima 10 Persen Saham Freeport, Pemprov Papua Siapkan Perda

Ade Miranti Karunia Sari · Jumat, 12 Januari 2018 - 17:04 WIB

Perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang ditandatangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua (Foto: iNews.id/Ade)

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika resmi memiliki 10 persen saham PT Freeport Indonesia sebagai kewajiban perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu mendivestasikan sahamnya. Hal itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat, Pemprov Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum).

Setelah mendapatkan saham 10 persen melalui proses divestasi, Pemprov Papua langsung menggodok peraturan daerah sebagai penguat atas hak yang didapatkan.

“Peraturan daerah akan dibuat untuk mendapatkan hak-hak royalti, hak penerimaan pajak, dan lain-lain,” ucap Gubernur Papua Lukas Enembe usai melakukan penandatanganan atas divestasi saham PT Freeport Indonesia, di Kementerian Keuangan, Jakarta, (12/1/2018)

Dia menjelaskan, 10 persen saham yang diterima ini akan dikelola bersama dengan menggandeng Inalum. Kepemilikan 10 persen saham tersebut akan dibagi ke Kabupaten Mimika. “Timika dapat 7 persen, Papua dapat 3 persen,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, divestasi saham Freeport Indonesia ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN Industri Pertambangan,” katanya.

10 persen saham itu merupakan bagian dari kewajiban Freeport Indonesia untuk mendivestasikan dengan total 51 persen saham ke negara. Sesuai komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi), divestasi saham harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala kepentingan kelompok, dan terjaga tata kelolanya di setiap tahapan.

Adapun harapan pemerintah, kepemilikan saham tersebut akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.

“Pada akhirnya, pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia akan memberikan manfaat bagi seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat Papua,” ucapnya.

Sebagai informasi, divestasi merupakan salah satu butir negosiasi Freeport bersama pemerintah yang wajib dipenuhi. Kewajiban lain yang harus direalisasikan perusahaan asal AS itu di antaranya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter), serta penerimaan negara secara agregat yang lebih besar.


Editor : Ranto Rajagukguk

KOMENTAR