Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Difteri

Nanang Wijayanto · Minggu, 14 Januari 2018 - 11:46 WIB

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menjamin ketersediaan dan keamanan vaksin difteri. (Foto: Okezone)

BANDUNG, iNews.id - Guna mendukung penyelenggaraan ORI (Outbreak Respons Immunization) Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek meninjau secara langsung kesiapan produksi vaksin PT Biofarma Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (13/01/2018).

Hadir mendampingi Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX Ermalena, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar.

Selain meninjau, Menkes juga melihat proses pembuatan, pengemasan hingga penjaminan mutu dan kualitas vaksin yang diproduksi. Pada kesempatan tersebut, Menkes mengatakan, vaksin yang diproduksi oleh Biofarma cukup untuk memenuhi kebutuhan ORI dan program imunisasi rutin di dalam negeri.

Seperti diketahui, dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri, Biofarma akan menambah kapasitas produksi vaksin yang mengandung Difteri dengan memaksimalkan produksi dari kapasitasnya semula 15 juta vial per tahun menjadi 19,5 juta vial.

“Cukup untuk upaya penanggulangan KLB Difteri sebanyak 19,5 juta vial tahun 2018 akan tersedia untuk Indonesia,” tutur Menkes dalam keterangan resmi yang diterima iNews.id, di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Menkes menyatakan bahwa Biofarma sudah lebih dari satu abad berkiprah dalam pengembangan vaksin untuk pencegahan penyakit. Apalagi kualitas dan keamanan produknya telah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan dipergunakan tidak hanya di Indonesia, namun diekspor ke 130 negara, termasuk ke 57 negara islam, salah satunya Saudi Arabia.

"Apa yang kita sama-sama sudah lihat, jelas sekali membuat vaksin itu sangat tidak sembarangan", ujar Menkes.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Dirut Biofarma Juliman yang menyatakan bahwa semua vaksin yang diproduksi Bio Farma untuk program ORI, program imunisasi nasional dan ekspor, sangat terjamin kualitas, keamanan, dan khasiatnya.

"Seluruh vaksin yang diproduksi Bio Farma, telah melewati seragkaian pengujian yang ketat, untuk mendapatkan release (ijin edar) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Bahkan untuk dapat mengekspor vaksin, produk Bio Farma harus diaudit oleh WHO," katanya.

Ia menambahkan, Biofarma terus berkomitmen akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sehingga permintaan ekspor dapat dinegosiasi ulang setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Pengalihan pasokan ekspor hanya diperuntukkan bagi vaksin yang mengandung difteri saja.

"Sedangkan untuk vaksin lain seperti campak, polio, dan sebagainya masih tetap dapat kami penuhi untuk kebutuhan ekspor," imbuhnya.

Sementara, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan, stok vaksin harus dijaga agar terpenuhi kebutuhan dan mencegah jangan sampai terjadi kelangkaan.

"Kita melihat dari sisi fasilitas dan sebagainya, kesanggupan dari Biofarma sebagian untuk kebutuhan dalam negeri sebagian lagi untuk ekspor. Nah, khusus untuk ORI ini maka yang diekspor ditahan dulu untuk kebutuhan nasional. Artinya ada jaminan dari BUMN dalam konteks ini Biofarma untuk menjaga stok vaksin," kata dia.

Terkait keamanan vaksin, Dede Yusuf menegaskan bahwa masyarakat perlu mengatahui jika selama ini Biofarma sudah dijadikan center of excelent untuk mensuplai negara-negara Islam yang tergabung di dalam Organisasi Kesehatan Islam (OKI).

"Bahkan Arab Saudi mengambil dari Biofarma. Dari 57 negara OKI ada 7 yang memproduksi vaksin, tapi yang diakui WHO itu Biofarma. Dari situ saja kita sudah bisa melihat, vaksin ini aman bagi umat muslim," ujar dia.

Seperti diketahui, pelaksanaan ORI membawa konsekuensi terhadap melonjaknya kebutuhan akan tiga jenis vaksin yang mengandung Difteri (DPT-HB-Hib, DT dan Td) yang digunakan untuk kegiatan ORI dan kegiatan imunisasi rutin.

KLB difteri adalah ORI di daerah yang ditemukan kasus, dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dengan menutup immunity gap sehingga diharapkan dapat memutus mata rantai penularan. Sebab itu, ORI difteri sebanyak tiga putaran perlu dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh dari bakteri penyebab difteri.


Editor : Nanang Wijayanto

KOMENTAR