6 Perkara Korupsi Ini Paling Disorot Masyarakat

Felldy Utama · Senin, 12 Februari 2018 - 17:10 WIB

Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018). (Foto: iNews.id/ Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemaparannya, KPK menyebutkan ada enam perkara korupsi yang paling menarik perhatian masyarakat.

Saat memulai RDP, pimpinan sidang yang juga merupakan Ketua Komisi III Kahar Muzakir memberikan pertanyaan kepada KPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPK di bidang penindakan untuk penyelesaian beberapa perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan, selama menangani tindak pidana korupsi, ternyata ada enam perkara yang menarik perhatian di masyarakat. Adapun enam perkara tersebut antara lain:

Pertama, perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan oleh SS selaku Beneficial Owner Connought International Pte. Ltd terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Atas nama tersangka ES (Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk), perkara ini masih dalam tahap penyidikan," ujar Basaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kedua, perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (e-KTP) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Adapun daftar nama-nama yang terlibat antara lain, Sugiharto dan Irman (telah diputus oleh PN Tipikor), Andi Agustinus Narogong dan Setya Novanto (Dalam Proses Persidangan), MN dan AS (Dalam tahap penyidikan)," kata Basaria.

Ketiga, perkara tindak pidana korupsi terkait proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P TA 2016. Adapun daftar nama yang terlibat antara lain Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta (Telah diputus oleh PN Tipikor), Nofel Hasan (Dalam proses persidangan), dan FA (dalam proses penyidikan).

Keempat, perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyuapan terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) TA 2016-2017.

"Adapun dua nama yang terlibat antara lain Adiputra Kurniawan (dalam proses persidangan) dan Antonius Tonny Budiono (dalam tahap penuntutan)," kata Basaria.

Kelima, perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada badan penyerahan perbankan nasional (BPPN). "Atas nama SAT masih dalam tahap penyidikan,"  tuturnya.

Keenam, perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan dugaan suap terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada PT Sawit Golden Prima dan Gratifikasi serta TPPU. Untuk nama yang terlibat antara lain Bupati Kukar Rita Widyasari (RW) dan Khaerudin (KH). keduanya masih dalam proses penuntutan.

Basaria menuturkan, dalam rangka meningkatkan status para tersangka ke tingkat penyidikan, KPK mendasarkan kepada kecukupan dua alat bukti di tingkat penyelidikan sebagaimana amanat undang-undang KPK pasal 44 ayat (2) dan KPK tetap menjamin hak-hak tersangka di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

"Mulai dari hak didampingi penasehat hukum (PH) , dijenguk keluarga dan PH, hak pengobatan sampai dengan hak-hak dalam mendapatkan justice collaborator JC)," katanya.


KOMENTAR