Rancangan KUHP

Bagir Manan Minta Pasal yang Mengancam Kebebasan Pers Ditiadakan

Rakhmatulloh, Sindonews · Kamis, 15 Februari 2018 - 21:28 WIB

Kalangan pers diminta memperhatikan secara serius pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dalam Rancangan KUHP. (Foto: iNews.id/ Dok)

JAKARTA, iNews.id - Polemik mengenai pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus bergulir. Sejumlah kalangan menilai, jangan sampai RKUHP ini lolos dan baru dihujani kritik setelah disahkan menjadi undang-undang sebagaimana Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, berdasarkan pengalaman sejarah pers merupakan pihak yang terkena imbas dari penerapan undang-undang zaman kolonial Belanda. Menurut dia, dulu pers kerap dikenakan delik permusuhan dan kebencian oleh kolonial Belanda karena pemberitaan yang mereka muat.

"Begitu pun di zaman kita sudah merdeka. Pada kekuasaan otoritarian, ke depan yang paling banyak terkena adalah pers kalau pemberitaan yang dianggap tidak menyenangkan kekuasaan itu," ujar Bagir di Gedung Pers, Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) ini berharap kalangan pers memperhatikan secara serius mengenai sikap DPR yang mengeluarkan kesepakatan dalam UU MD3 dan Rancangan KUHP yang di dalamnya mengatur ancanam pidana atau berpotensi mengancam kebebasan pers.

Ke depan, dia mengusulkan agar kalangan pers meyakinkan kepada pembuat undang-undang bahwa penerapan 16 pasal dalam RKUHP tidak berguna untuk melindungi kehormatan mereka. Dia juga secara tegas meminta agar pembuat undang-undang menghapus pasal-pasal yang berpotensi mengganggu kebebasan pers.
 
"Kita lebih mendorong agar para pejabat atau lembaga-lembaga negara yang concern terhadap kemungkinan terganggu oleh sikap pers lebih baik mereka membangun diri dalam bentuk menengakkan kehormatannya sendiri," tuturnya.

Dia menyarankan para pejabat atau lembaga negara menjaga integritasnya, menjunjung tinggi etika, dan benar-benar bekerja demi kepentingan bangsa dan negara.

BACA JUGA:

Dua Pasal Ini Sangat Mengancam Kebebasan Pers dalam RUU KUHP

RUU KUHP Berpotensi Bungkam Pers, Wakil Ketua DPR Siap Jadi Mediator

Seperti diketahui, revisi UUD MD3 dan revisi KUHP dinilai sejumlah kalangan berpotensi mengancam demokrasi, termasuk kebebasan pers. Pasal dalam UU MD3 yang menjadi ancaman kebebasan pers, salah satunya Pasal 122 yang berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.  

Isi pasal tersebut dinilai multitafsir, tidak memiliki kepastian hukum dan berpotensi mengancam masyarakat. Begitu juga dengan draf revisi KUHP yang saat ini masih dibahas di DPR. Salah satunya Pasal 309 ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.


Editor : Azhar Azis

KOMENTAR