Bawaslu Panggil La Nyalla untuk Klarifikasi Mahar Politik Rp40 Miliar

Dian Ramdhani, Koran SINDO · Sabtu, 13 Januari 2018 - 14:56 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Ilustrasi). (Foto: dok. iNews.id)

JAKARTA, iNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur telah melayangkan surat pemanggilan terhadap La Nyalla Mattalitti. Pemanggilan ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) itu terkait pernyataannya belum lama ini yang menyinggung soal permintaan mahar politik Rp40 Miliar dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, surat pemanggilan telah dikirimkan kepada La Nyalla, Jumat, 12 Januari 2018. Rencananya, pertemuan dengan mantan ketua umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dilaksanakan pekan depan.

“(Pernyataan La Nyalla) perlu diklarifikasi, (dia harus bisa menunjukkan) mana buktinya,” ujar Bagja saat menjadi pembicara dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya Radio dengan tajuk “Wajah Politik Pilkada 2018” di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Dia menuturkan, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), sanksi bagi yang melakukan mahar politik terbilang berat. Pasal 187 UU itu menyebut, partai politik yang terbukti memungut mahar politik dapat dikenakan sanksi tidak diperbolehkannya mengikuti proses pilkada untuk periode selanjutnya. Sementara, bagi orang atau lembaga yang melakukan itu dapat dikenakan sanksi pidana.

“Makanya harus dibuktikan ucapannya (La Nyalla). Karena kalau (memang) ada mahar, UU mengatakan pasangan calon yang ada bisa didiskualifikasi. Sementara partainya bisa dilarang di pilkada berikutnya,” tutur Bagja.

Isu mahar politik mulai mencuat setelah La Nyala Mattalitti menyebut adanya permintaan uang hingga puluhan miliar rupiah dari Partai Gerindra untuk kebutuhan pencalonannya di Pilkada Jawa Timur 2018.

La Nyalla dalam konferensi persnya di Tebet Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2018 mengungkapkan, penyebab kegagalannya diusung Partai Gerindra sebagai bakal calon gubernur di Jatim tahun ini dikarenakan politik uang. Dia mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat agar surat rekomendasi pencalonan dirinya bisa diterbitkan.

Namun, isu mahar politik tersebut dibantah dari sejumlah kepala daerah yang pernah diusung Partai Gerindra. Di antaranya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keduanya mengaku tidak pernah menyerahkan seperser pun uang kepada Partai Gerindra selama proses pencalonan mereka di pilkada.


Editor : Zen Teguh

KOMENTAR