Dua Pasal Ini Sangat Mengancam Kebebasan Pers dalam RUU KUHP

Badriyanto , Okezone · Kamis, 15 Februari 2018 - 17:24 WIB

Dewan Pers menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam kebebasan pers di Tanah Air. (Foto: Okezone/ Dok)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menilai beberapa pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengancam kebebasan pers di Tanah Air. Pasal yang sangat mengancam pers Indonesia ada pada Pasal 771 dan 772 di bagian ketiga tentang Tindak Pidana Penerbitan dan Percetakan.

Padahal, Dewan Pers telah mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menambah redaksional terhadap rumusan-rumusan pasal 771 dan 772 itu tentang pengecualian terhadap produk jurnalistik.

"Kritik terhadap kemerdekaan pers itu sudah diakomodasi apa tidak, kita tidak tahu," kata Yosep saat acara 'Diskusi Kajian RUU KUHP terkait Kemerdekaan Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers' di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2018).

Menurut Yosep, peraturan baru yang sedang dibahas oleh Pansus DPR itu banyak pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan mengkriminalisasi wartawan. Hasil pengamatan internal Dewan Pers menemukan sebanyak 16 pasal yang menjadi ancaman. Karenanya, ke-16 pasal tersebut harus dikaji ulang atau bahkan ditiadakan sama sekali.

Dalam rumusan Pasal 771 itu berbunyi "Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II".

Sedangkan Pasal 772 menjelaskan "Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II".

Meski RUU KUHP itu belum disahkan menjadi undang-undang dan bahkan rencana pengesahan yang semula dijadwalkan sebelum 14 Februari sudah lewat. Dewan Pers tetap melakukan antisipasi, dengan mengundang jajaran Pemimpin Redaksi (Pemred) media untuk melakukan kajian.

Yosep menilai, RUU KUHP itu rentan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan semangat reformasi tetang kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Itu memungkinkan masyarakat untuk melakukan syiar atau barangkali gugatan di MK," pungkasnya.

BACA JUGA:

RUU KUHP Berpotensi Bungkam Pers, Wakil Ketua DPR Siap Jadi Mediator

IJTI Serukan Wajah Jurnalis Profesional dan Berintegritas


Selain Pasal 771 dan 772, berikut 16 Pasal yang dipersoalkan okeh Dewa Pers, yakni pasal 309 dan 310 yang mengatur penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Pasal 328 dan 329 terkait gangguan dan penyesatan proses pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Kemudian Pasal, 773 terkait tindak pidana penerbitan dan percetakan, kemudian Pasal 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, dan 239 terkait membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara dan pembocoran rahasia negara dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.


Editor : Azhar Azis

KOMENTAR