Jalan Panjang Pers Indonesia, Babak Putih dan Perlawanan Medan Prijaji

Zen Teguh · Jumat, 09 Februari 2018 - 04:30 WIB

Mingguan Medan Prijaji yang dilahirkan Raden Mas Tirto Adhi Soerjo. Medan Prijaji menjadi surat kabar pertama yang digarap seluruhnya oleh orang-orang Indonesia. (Foto: Okezone/Ist)

JAKARTA, iNews.id –  Insan pers Indonesia merayakan hari besarnya. Setiap 9 Februari dilangsungkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang tahun ini dipusatkan di Padang, Sumatera Barat.

HPN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985. Penetapan mengacu pada kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946 di Solo, Jawa Tengah. HPN tentu tak datang begitu saja. Pers Indonesia telah melalui perjalanan teramat panjang dengan segala onak dan duri sebelum sampai di titik sekarang.    

Kelahiran pers di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Pemerintahan Belanda. Catatan sejarah menyebutkan, pers di Hindia Belanda mula-mula muncul melalui medium komunikasi berupa gazette (lembaran berita) pada 1615 yang dikenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.  

Percobaan pertama untuk memulai penerbitan media massa resmi terjadi pada masa Gubernur Jenderal Van Imhoff pada 1744, ditandai dengan lahirnya Bataviasche Nouvelles, yang ternyata hanya dapat bertahan hidup dua tahun. Meski hanya berlangsung singkat, fajar terbitnya pers telah kelihatan di Tanah Air. Setelah itu menyusullah Het Vendu Nieuws

Presiden Jokowi di Hari Pers Nasional 2017. (Foto: Setneg)

 

Secara umum, berdasarkan latar historis, perkembangan pers di Indonesia sering dibagi dalam lima periode, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang/awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

Masa Penjajahan Belanda

Mengacu pada hasil penelitian Departemen Penerangan RI pada 1976-1977 dan berlanjut pada 1977-178, secara ringkas perkembangan pers Indonesia pada masa penjajahan hingga awal kemerdekaan terbagi dalam dua babak besar. Pertama, berlangsung sejak muncul surat kabar pertama di Indonesia, yaitu Bataviasche Nouvelles sampai dengan 1854. Bila diukur waktu, babak pertama memakan waktu selama 90 tahun, dikenal juga sebagai Babak Putih.

Disebut demikian karena surat kabar pada waktu itu mutlak milik orang-orang Eropa (berkulit putih), berbahasa Belanda, dan ditujukan bagi pembaca berbahasa Belanda, serta berisi informasi-informasi tentang kehidupan orang-orang Eropa dan tidak mempunyai kaitan dengan kehidupan pribumi.

Bataviasche Nouvelles yang terbit pada 1615. (Foto: Ist)

Babak kedua berlansung sejak tahun 1854 sampai Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908). Babak kedua ini secara kasar dapat dibagi dalam tiga periode:

Periode pertama antara 1854-1860. Pada masa ini surat kabar bahasa Belanda tetap menduduki tempat penting, tetapi surat kabar berbahasa Melayu mulai muncul. Diawali Soerat Kabar Bahasa Melaijoe yang lahir di Surabaya dengan cetakan berbahasa Melayu. Meski demikian surat kabar ini diterbitkan oleh penerbit Belanda. Setelahnya mulai menjamur surat kabar serupa seperti Slompret Melayoe, Bromartani dan Semarangsch Nieuws an Advertentieblad yang kemudian berubah nama menjadi De Locomotief di Semarang.

Periode kedua antara 1860-1880. Ciri dari periode ini adalah surat kabar berbahasa pra-Indonesia dan Melayu mulai banyak. Tetapi yang memimpin kegiatan-kegiatan pers Melayu dan pra Indonesia tetap semua orang peranakan Eropa.

Periode ketiga terjadi antara 1881 sampai Kebangkitan Nasional. Periode ini mempunyai ciri tersendiri karena para pekerja pers terutama para redakturnya tidak lagi orang peranakan Eropa tetapi mulai banyak peranakan Tionghoa dan Indonesia (pribumi).  

Surat kabar De Locomotief yang terbit di Semarang pada 1863. (Ist)


Pada periode ketiga inilah surat kabar peranakan Tionghoa muncul dipelopori Li Po, sebuah surat kabar mingguan yang berhubungan erat dengan kaum Tionghoa Hwee Koan. Li Po terbit sampai 1907 dan sejak itu lenyap tanpa meninggalkan jejak.  

Mendekati masa Kebangkitan Nasional, tonggak sejarah pers Indonesia lahir dengan terbitnya Medan Prijaji di Bandung oleh RM Tirto Adhi Soerjo (TAS) pada 1907. Medan Prijaji akan selalu tercatat dalam tinta emas sejarah pers Indonesia. Inilah surat kabar pertama yang keseluruhan digarap oleh kaum pribumi. Medan Prijaji menjadi bentuk perlawanan atas kekejaman kolonial. Perjuangan tak kenal lelah TAS ini akhirnya menempatkan jurnalis kelahiran Blora itu kemudian ditetapkan sebagai Bapak Pers Indonesia.

Masa Penjajahan Jepang

Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia pada 1942, kebijakan pers turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda dan China dilarang beroperasi. Sebagai gantinya penguasa militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri.

Menurut Koichi Kishi dalam tulisannya, Recent Japanese Sources for Indonesian Historiography, saat itu terdapat lima surat kabar yaitu Jawa Shinbun yang terbit di Jawa, Boernoe Shinbun di Kalimantan, Celebes Shinbun di Sulawesi, Sumatra Shinbun di Sumatra dan Ceram Shinbun di Seram.

Surat kabar di Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Seram dikelola Asahi Press, Mainichi Press, serta Jomiuri Press. Sedangkan Sumatra Shinbun dikelola Domei Press dengan bantuan beberapa surat kabar lokal di Jepang.

Masa Awal Kemerdekaan

Antara awal kemerdekaan dan sepanjang masa Demokrasi Terpimpin/Demokrasi Liberal, hingga menjelang Orde Baru 1966, kehidupan politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan pers nasional. Pola pertentangan antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi dalam dunia kepartaian juga ditumbuhkan dalam dunia pers, sehingga timbul di satu pihak pers pendukung pemerintah dan di lain pihak pers oposisi.  

Kehidupan pada 1950-1960-an ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan politik dari golongan nasionalis, agama, komunis dan tentara. Kehidupan pers pada era ini juga ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh yang sangat memberikan warna dalam dunia pers Tanah Air. Muncul nama seperti Rosihan Anwar (Pedoman), Mochtar Lubis (Indonesia Raya), BM Diah (Merdeka), dan Suardi Tasrif (Harian Abadi) yang kerap dijuluki empat pendekar pers. 

Pada masa ini sejumlah tonggak sejarah pers Indonesia juga lahir, seperti LKBN Antara pada 13 Desember 1937, RRI pada 11 september 1945, dan organisasi PWI pada 1946 yang kemudian menjadi cikal bakal Hari Pers Nasional. Lahir pula TVRI, stasiun televisi pemerintah pada 1962.

Masa Orde Baru

Pers Indonesia mengalami dua kondisi yang bertolak belakang. Peristiwa Malari pada 1974 sering dinilai sebagai titik balik pers Indonesia masa Orde Baru. Sebelum Malari, orientasi media massa mengarah pada kepentingan umum, rakyat kecil, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan tegaknya hukum.

Mochtar Lubis (ist)

Namun setelah peristiwa Malari, pers Indonesia dinilai tak lebih dari corong pemerintah. Sejak peristiwa tersebut, pemerintah mulai melakukan kontrol ketat terhadap pers karena dianggap membahayakan stabilitas negara. Sejarah mencatat di era ini pembreidelan menimpa sejumlah media massa. Pers benar-benar dalam kontrol ketat pemerintah. Mereka yang menentang, SIUPP bakal dicabut. 


Masa Reformasi

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah mengubah lanskap pers Tanah Air sangat dramatis. Kebebasan bersuara yang sebelumnya seperti barang mahal, memicu kelahiran media-media baru dengan sangat cepat. Liberalisasi pers muncul tanpa terbendung. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, tak ada lagi SIUPP untuk melahirkan media massa.

Anggota Dewan Pers Wikrama Iryans Abidin (periode 2008) mendeskripsikan perkembangan jumlah media massa di era reformasi mengalami lonjakan luar biasa ketimbang pada era Orde Baru. Dalam kurun 1999-2000, sehari bisa terbit lima media massa baru bila dirata-rata.

Sebagai perbandingan, selama 32 tahun era Soeharto hanya berdiri 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio. Setahun pascareformasi, jumlah media cetak melonjak menjadi 1.687 penerbitan atau bertambah enam kali lipat. Jika dihitung dengan skala waktu, berarti setahun pasca- reformasi tersebut telah lahir 1.389 media cetak baru atau 140 per bulan atau hampir lima media per hari.   

Sejumlah koran nasional yan terbit di Jakarta. (Foto: iNews.id/Zen Teguh)

Namun berdasarkan data pada 2008, jumlah media cetak itu kini telah berkurang drastis. Perkembangan industri pers terus menyusut karena berbagai faktor. Data Serikat Penerbit Pers (SPS) yang dikutip Lembaga Dewan Pers Dr Soetomo (LPDS), sekitar 71% dari total 1.678 media yang terbit pascareformasi mengalami kebangkrutan karena manajemen dan pengelolaan bisnisnya tidak sehat.

Sebuah fakta mengejutkan pula ketika harian Sinar Harapan, salah satu media cetak legendaris mengakhiri kiprahnya. Pada 31 Desember 2015, Sinar Harapan berhenti terbit untuk seterusnya.

Era Digital

Pesatnya pertumbuhan internet di Indonesia turut mewarnai wajah pers Indonesia. Media massa tak lagi koran, majalah/tabloid, televisi dan radio, namun muncul platform baru bernama media online (siber). Dewan Pers memperkirakan, hingga 2017 media online di Indonesia mencapai 43.300 media.

Seiring makin kuatnya pemodal terjun ke bisnis media, muncul kecenderungan perusahaan media bergabung dalam satu korporasi dan bernaung dalam konglomerasi. Bergabungnya sejumlah media melalui akusisi atau penggabungan (merger) ini merupakan perkembangan tak terelakkan. Konvergensi pun menjadi hal yang semakin umum.

Selamat Hari Pers Nasional.


Editor : Haryo Jati Waseso

KOMENTAR