RUU KUHP Berpotensi Bungkam Pers, Wakil Ketua DPR Siap Jadi Mediator

Felldy Utama · Kamis, 15 Februari 2018 - 05:26 WIB

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. (Foto: iNews/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Sebanyak 16 pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpotensi membungkam kebebasan pers. Agar pasal-pasal tersebut dibatalkan, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto meminta hal itu dibicarakan langsung kepada pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU KUHP di DPR.

Agus berjanji siap memediasi kepada para praktisi media terkait adanya anggapan yang akan membungkam kebebasan pers dalam rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR. Dia pun mengajak pihak media memberi input kepada pemerintah agar tak terjadi kesalahpahaman.

“Masa iya, rasanya tidak seperti itu (mengekang). Tetapi sekali lagi KUHP ini kan masih RUU KUHP, masih ada di panja. Kalo memang dari media mendengar seperti itu tentunya media lebih baik memberikan input kepada pemerintah dan supaya tidak ada yang dimaksud oleh media tadi,” ungkap politikus Partai Demokrat itu di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Agus juga berencana menyampaikan ke pimpinan DPR yang lain untuk mengatur pertemuan dengan praktisi media. Lebih dari itu, dia akan menyampaikan kepada pansus agar media dapat menuangkan aspirasinya.  “Ini kan KUHP masih belum diketok sampai masa sidang berikutnya. Kalau ada aspirasi seperti itu saya siap memfasilitasi. Mungkin ketemu dengan saya nanti akan saya sampaikan kepada rapim, di situ kita akan sampaikan kepada pansus dari ataupun panja RUU KUHP untuk mengundang media supaya bisa terakomodir,” tuturnya.

Di lain sisi, dia menegaskan DPR tidak beriat sedikit pun untuk membungkam kebebasan pers. Menurutnya, peran media sangat penting bagi rakyat Indonesia. “Media kan sahabat. Rakyat Indonesia mengerti kan juga karena media. Pasti kita tidak akan menyulitkan media yang tentunya akan membelenggu media seperti tadi yang disampaikan, rasanya saya tidak ada pikiran seperti itu. Tapi kalau seperti itu, saya siap memfasilitasi untuk melaksanakan audiensi,” katanya.

Diketahui, sebanyak 16 pasal dalam RUU KUHP berpotensi membungkam pers. Karenanya, LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, AMSI, MAPPI, SAFENET, dan Remotivi mendesak agar DPR mencabut pasal-pasal dalam RUU KUHP yang berpotensi membungkam kebebasan pers.

16 pasal tersebut adalah pasal 309 dan 310 yang mengatur penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Pasal 328 dan 329 terkait gangguan dan penyesatan proses pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Selain itu ada Pasal 771, 772, dan 773 terkait tindak pidana penerbitan dan percetakan. Kemudian pasal 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, dan 239) terkait membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara dan pembocoran rahasia negara dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.


Editor : Azhar Azis

KOMENTAR