Sikap AS soal Yerusalem Bentuk Provokasi yang Tak Bisa Diterima

Felldy Utama · Kamis, 07 December 2017 - 19:05 WIB

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis, provokasi yang dilakukan Trump tidak bisa diterima. (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Komisi I DPR mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tindakan tersebut dapat memicu ketegangan global dan membahayakan perdamaian karena provokatif.

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis, provokasi yang dilakukan Trump tidak bisa diterima. Dia mengutuk pernyataan Trump karena berisiko mengganggu upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Padahal, kedua negara sedang menjalani perundingan damai yang dimediasi AS.

"Ini jelas tidak bisa diterima. Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan memicu ketegangan dan krisis lebih besar di Palestina. Usaha Amerika Serikat menengahi konflik berkepanjangan antara kedua negara akan semakin sulit terwujud," ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Dia menyebut, krisis Palestina dan Israel terkait batas wilayah sudah diatur dalam Resolusi PBB nomor 2334 tahun 2016 tapi upaya perdamaian itu justru dirusak pernyataan Trump. Terkait hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengeluarkan nota protes kepada Amerika serikat.

"Dalam resolusi PBB sudah jelas. Permukiman saja ditolak, ini malah memindahkan ibu kota. Sikap itu melanggar resolusi dan mencederai nilai yang disepakati dalam forum internasional," katanya.

Hal senada dilontarkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Dia sangat menyesalkan dan tak bisa menerima klaim sepihak Trump. Pengakuan atas Yerusalem dianggap tak lebih dari lelucon.

"Mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Yerusalem Timur adalah konsistensi politik sikap PDI Perjuangan. Kami selalu diajarkan hakekat kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan solusi atas Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak," ucapnya.

Dia meminta pemerintah melalui menteri luar negeri agar secepatnya menggalang dukungan internasional melalui PBB untuk mengeluarkan resolusi menolak klaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Upaya mendukung Kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bersamaan upaya Presiden Donald Trump memindahkan Kedubes AS di Yerusalem tidak dilakukan terlebih dahulu guna mencegah ketegangan lebih lanjut," katanya.


Editor : Achmad Syukron Fadillah

KOMENTAR