Tersangka KPK, Fayakhun Segera Dinonaktifkan dari Ketua DPD Golkar DKI

Sindonews · Kamis, 15 Februari 2018 - 18:41 WIB

Ketua Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi. (Foto: Sindonews/ Dok)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi akan dinonaktifkan segera dari jabatannya di partai politik karena sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota DPR periode 2014-2019 itu diduga menerima gratifikasi terkait proyek satelit monitoring dan drone Badan Keamanan Laut (Bakamla) dari APBN Perubahan (APBNP) 2016. Fayakhun diduga menerima fee sebesar 1 persen dari anggaran Rp1,22 triliun atau senilai Rp12 miliar dan juga diduga menerima USD300.000. Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta pendukung berupa keterangan saksi, surat, dokumen bahwa Fayakhun Andriadi menerima fee sebagai imbalan memuluskan APBNP Bakamla 2016.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar hari ini adalah Golkar Bersih, yang zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi.

"Fayakhun akan segera dinonaktifkan dari pimpinan Golkar DKI, sebagai bentuk komitmen Golkar dengan tagline barunya dan dukungan terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi," tutur Doli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2/2018).

BACA JUGA:

Tersangka Fayakhun Diduga Terima Fee Proyek Bakamla Rp12 Miliar

2 Kadernya Ditangkap KPK, Golkar Segera Evaluasi Internal 

Namun, Doli mengatakan Partai Golkar sebenarnya sayang terhadap para kadernya. "Tapi kepentingan bangsa, negara, dan partai adalah di atas segalanya," tandasnya.

Diketahui, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, tiga kader Partai Golkar ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik KPK. Dua di antaranya terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya adalah petahana di Pilkada 2018 yang diusung Partai Golkar, yakni Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Pada hari yang sama kemarin, Rabu (14/2/2018), KPK menetapkan Imas dan Fayakhun menjadi tersangka dalam kasus berbeda. Imas ditangkap KPK terkait dugaan suap perizinan di Kabupaten Subang. Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto juga ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Kini, sidang perkara e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto masih terus berlangsung.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin sangat menyayangkan sejumlah kader partainya ditangkap KPK. Apalagi, partainya selalu menggaungkan sebagai partai bersih dari praktik korupsi.

"Itu sudah melalui proses dari fit and proper test internal partai, tapi kan lagi-lagi kita tidak bisa mengontrol seluruh kader partai atau calon kepala daerah," ujar Aziz.


Editor : Azhar Azis

KOMENTAR