Tunggu Penomoran UU MD3, MPR Belum Bahas Penambahan Pimpinan Baru

Angellica De Evagam, iNews · Kamis, 15 Februari 2018 - 17:00 WIB

Ketua MPR Zulkifli Hasan. (Foto: Sindonews/ Dok)

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan MPR belum membahas penambahan pimpinan MPR yang baru berdasarkan amanah Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) yang telah disahkan dalam sidang paripurna DPR, Senin (12/2/2018) lalu. Namun, MPR sudah bisa memastikan akan melantik calon wakil ketua MPR setelah wakil ketua DPR dilantik.

Sesuai ketentuan UU MD3 yang baru, terdapat panambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Khusus untuk pimpinan DPR akan diisi oleh partai politik (parpol) pemenang Pemilu 2014 yakni dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kursi wakil ketua MPR akan ditambah tiga, yakni dari Fraksi PDIP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Gerindra. Sementara untuk wakil ketua DPD bertambah satu kursi.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan agar UU MD3 dapat disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terdapat perbedaan pemahaman antara pembuat UU dan publik. Terkait  penambahan kursi pimpinan MPR, Zulkifli menegaskan pihaknya masih menunggu penomoran UU MD3 oleh pemerintah.

“Disosialisasikan apa yang menjadi keberatan publik dan apa yang diputuskan DPR agar tidak terus (terjadi) pro dan kontra dan salah paham. Saya kira perlu segera sosialisasi untuk mnyampaikan itu, jangan sampai ada gap apa yang dipahami publik dan apa yang dilakukan oleh DPR,” ungkap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

BACA JUGA:

UU MD3 Menuai Kritik, Ketua DPR Berkabung

Ini 14 Perubahan dalam UU MD3 yang Baru Disahkan di DPR


Dari wacana yang berkembang, sejumlah fraksi sudah menyiapkan calon yang akan mengisi kursi pimpinan MPR yang baru. Di antaranya, dari PDIP akan diisi Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB, dan Ahmad Muzani dari Partai Gerindra.

“Dari PDIP saya minta kepada Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri), kalau bisa Ahmad Basarah. Kita beri judul di sini kan profesor Pancasila. Kalau PKB, sahabat saya Cak Imin, kalau Gerindra mungkin Pak Nuzani,” katanya.

Diketahui, ada 14 poin perubahan berdasarkan hasil revisi UU MD3. Di antaranya, penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Selain itu, penguatan hak imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas, serta penambahan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi rancangan Perda dan Perda.


Editor : Azhar Azis

KOMENTAR