Piala Presiden 2018 Terancam Tak Dapat Rekomendasi BOPI

Abdul Haris · Jumat, 12 Januari 2018 - 09:38 WIB

Piala Presiden dijadwalkan akan mulai bergulir pada 16 Januari 2018. (Foto: liga-indonesia.id)

JAKARTA, iNews.id – Penyelenggaraan Piala Presiden 2018 bisa jadi terganjal rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Ketua Umum BOPI Mayjen (Pur) M. Noor Aman menegaskan, turnamen pramusim itu harus melalui verifikasi dari lembaga yang dipimpinnya. Jika tidak, pihaknya tak akan menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan ajang tersebut.

Pernyataan itu dicetuskan Aman setelah menerima laporan dari Tim Verifikasi BOPI setelah melakukan rapat dengan pihak PSSI yang diwakili Marco Gracia Paulo, dan wakil PT Liga Indonesia Baru, Risha dan Tigor Boboy, yang bertindak sebagai Organizing Committe (OC).

Dalam pertemuan di Kantor BOPI, Kamis (11/1/2018) sore tersebut, pihak OC mengharapkan tolerensi BOPI agar proses verifikasi bisa dilakukan sesudah tanggal 20 Januari. Sebab, tanggal tersebut merupakan deadline yang diberikan kepada klub-klub untuk melengkapi hal-hal dibutuhkan untuk dapat dilaksanakannya turnamen Piala Presiden 2018. Rencananya, ajang tersebut akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Stadion Gelora Lautan Api Bandung, Selasa (16/1/2018).

Ketum BOPI menghimbau pihak kepolisian di 5 kota tuan rumah Piala Presiden 2018 untuk tidak memberikan izin keramaian sebelum ada rekomendasi dari BOPI. “Hal ini sangat penting mengingat turnamen ini menggunakan nama presiden yang harus dijaga  mertabatnya,” tutur Aman.

Seperti diketahui Piala Presiden 2018 diikuti 20 kontestan yang terdiri dari 15 klub Liga 1 musim lalu, 3 klub promosi Liga 1, dan 2 klub Liga 2. Turnamen ini akan digelar di lima kota, yakni Bandung, Balikpapan, Surabaya, Bali, dan Malang mulai 16 Januari sampai 17 Februari 2018.

Ketua Tim Verfikasi BOPI Kol. Iman Suroso menyatakan, dari data yang dimiliki pihaknya, tiga klub promosi Liga 1, yakni Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan PSIS Semarang, sama sekali belum pernah diverifikasi. Hal serupa juga terjadi pada dua klub Liga 2, yakni Martapura dan PSPS Pekanbaru.

Menurutnya, turnamen ini harus sesuai dengan penegakan hukum, dan klub-klub peserta Piala Presiden harus benar-benar memiliki legalitas yang jelas, demikian juga daftar pemainnya, termasuk pemain asing.

“Jangan sampai Piala Presiden ternoda karena pesertanya masih memiliki persoalan legalitas, sehingga memiliki risiko tinggi terhadap persoalan hukum yang akhirnya berdampak buruk pada atletnya,”  ucap Iman menegaskan.


Editor : Himas Puspito Putra

KOMENTAR