Ilustrasi industri batu bara. (Foto: ilustrasi/Sindonews)
Athika Rahma

JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) membeberkan kerumitan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan batu bara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, mengatakan khusus untuk industri ketenagalistrikan, pengusaha tidak bisa sembarangan memasok batu bara. Pasalnya, spesifikasi batubara harus sesuai dengan pembangkit listrik tertentu.

"Misalnya untuk PLTU Suralaya, batubaranya harus yang kalorinya 4.500, kadar suhunya sekian. Jadi meskipun produsen batu bara ada nih barangnya, bisa jadi enggak bisa jual ke PLN karena enggak sesuai spesifikasi itu," kata Hendra, dalam Market Review IDX Channel, Kamis (6/1/2022).

Sementara untuk industri lain seperti semen, spesifikasi batu bara yang ditetapkan tidak ketat, sehingga apapun jenis batu bara dari prngusaha dapat terserap.

Masalah lainnya, lanjut Hendra, ialah harga jual untuk kebutuhan Domestic Market Obligation (DMO) yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Untuk PLN, harga batu bara dipatok 70 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton, dimana harga pasar dipatok 174 dolar AS per metrik ton. 

Menurut dia, sebelum harga batu bara DMO ke PLN dipatok sebesar 70 dolar AS per metrik ton, harga batu bara untuk listrik PLN mengikuti harga pasar internasional.

"Saat itu hampir jarang terjadi gejolak. Setelah dipatok, sering terjadi permasalahan karena disparitas harga yang sangat tinggi. Disaat harga melambung, PLN mengeluh pasokan terkendala, tapi saat harga rendah pengusaha mengeluh karena mereka ingin jual ke PLN tapi slotnya tidak tersedia. Ini sangat kompleks sekali," ungkap Hendra.

Meski begitu, Hendra mengatakan, masih banyak perusahaan yang berkomitmen memenuhi DMO batubara PLN untuk tetap mengutamakan kebutuhan listrik nasional ketimbang mengejar harga internasional.

"Buktinya kan enggak semua PLTU itu langka. Artinya sebagian perusahaan tetap committ meskipun harga internasional sedang tinggi," ujar Hendra.

Seperti diketahui, seluruh perusahaan tambang batubara wajib mengalokasikan 25 persen produksinya untuk dijual ke industri dalam negeri, seperti ketenagalistrikan, semen, pupuk hingga tekstil.

"Dari DMO ini kan ada untuk listrik dan non listrik. Untuk listrik itu 80 persen, untuk industri lain 20 persen," ujar Hendra.


Editor : Jeanny Aipassa

BERITA TERKAIT