Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)
Suparjo Ramalan

JAKARTA, iNews.id - Lama berada di belakang layar, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok justru membuat banyak gebrakan sejak diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada akhir 2019.  

Gebrakan terbaru yang dilakukan Ahok adalah mengusulkan pencabutan kartu kredit bagi direksi, komisaris, hingga manajer Pertamina. 

Usulan itu pun disetujui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan manajemen Pertamina saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada awal pekan kedua Juni 2021, dan mulai berlaku sejak 15 Juni 2021. 

Berikut ini, daftar gebrakan yang dilakukan Ahok setelah diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina, seperti dirangkum MNC Portal Indonesia:  

1. Peniadaan Fasilitas Akomodasi

Ahok menetapkan tidak ada akomodasi bagi pejabat Pertamina. Misalnya, biaya sewa hotel, tiket pesawat, jamuan tamu, hingga akomodasi lain harus menggunakan nama perusahaan. Bila hal itu dipesan petinggi perusahaan, harus memenuhi kepentingan perusahaan. 

2. Penghapusan Uang Saku

Fasilitas berupa uang representatif pun ditiadakan. Kesepakatan itu dihasilkan dalam RUPS Tahunan Buku 2020 beberapa waktu lalu.

Ahok menyebut, peniadaan uang representatif sudah disetujui dewan direksi saat pelaksanaan RUPS. Dengan begitu, Direktur Keuangan Pertama akan melaksanakan hal tersebut.

3. Minta Erick Thohir Audit Kartu Kredit Bos-bos Pertamina

Ahok menyarankan, Kementerian BUMN untuk mengaudit kartu kredit dewan direksi dan komisaris Pertamina. Saran tersebut menyusul sanggahan yang diberikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, perihal batas atas atau limit kartu kredit yang diterima manajemen perseroan negara tersebut. 

Dimana, Arya membantah limit kartu kredit milik komisaris mencapai Rp 30 miliar. Namun, batas atas kartu kredit pejabat BUMM itu berada di angka Rp 50- Rp 100 Juta. Ahok pun mempersilahkan agar pemegang saham menelusuri jumlah penerimaan dan pemakaian dana yang berasal dari lembaga perbankan sejak 2019-2021.

4. Beberkan Gaji Manajemen Pertamina

Pada September 2020 lalu, Ahok membeberkan beberapa masalah di Pertamina. Salah satu yang jadi sorotan adalah soal gaji direksi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ada jabatan direktur utama dari anak perusahaan yang gajinya mencapai Rp 100 juta per bulan. Bahkan, seseorang itu dicopot sebagai direksi, dia tetap dibayar dengan nominal yang sama.

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa dicopot tapi gaji masih sama," ujar Ahok dalam tayangan video di youtube, dikutip Jumat, (18/6/2021).

5. Sebut Perubahan Direksi Pertamina Melalui Lobi

Ahok menyebut bahwa perubahan sejumlah direksi Pertamina dilakukan melalui lobi-lobi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Terutama soal jajaran direksi.

Menteri BUMN Tak Kabari Ahok soal Perombakan Direksi. Ahok menegaskan, dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina pun tidak diberitahu ketika ada perubahan direksi.

"Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri," ujar Ahok.

6. Ungkap Komisaris Rata-Rata Titipan Kementerian

Selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan dari sejumlah kementerian. Meski begitu, Ahok tidak menyebut kementerian mana saja yang menitipkan direksi dan komisaris kepada Erick Thohir.

7. Kritik Jalur Birokrasi Pertamina yang Berbelit-belit

Ahok pun menyebut, keinginan dia untuk memotong atau membersihkan jalur birokrasi di Pertamina yang dinilai terlalu berbelit-belit. Misalnya, ada karyawan yang naik pangkat di Pertamina harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level of Reference.

8. Bongkar Utang Pertamina Terus Menumpuk untuk Akuisisi

Masalah lain adalah terkait utang Pertamina yang mencapai USD16 miliar. Meski utang perseroan negara yang menggunung itu, direksi perusahaan masih terus mencari pinjaman. Hingga Ahok menyebut hal itu sebagai suatu kebiasaan.

Hasil pinjaman itu digunakan Pertamina untuk mengakuisisi lapangan di luar negeri. Padahal, kata Ahok, masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas

10. Geram Perum Peruri Minta Dana ke Pertamina

Ahok melontarkan kekesalannya kepada Perum Peruri. Dia menyebut perusahaan plat merah itu meminta dana sebesar Rp500 miliar kepada Pertamina untuk pembuatan paperless.

Saat itu, dirinya tengah mendorong tanda tangan digital atau paperless di Pertamina. Namun, Peruri meminta dana Rp 500 miliar untuk proyek tersebut. Padahal, Pertamina dan Peruri sama-sama BUMN. 


Editor : Jeanny Aipassa

BERITA TERKAIT