JAKARTA, iNews.id - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan kajian terkait Kementerian dan Lembaga (K/L) mana saja yang akan dipindahkan ke Ibu Kota negara baru di Kalimantan. Pasalnya, tidak semua K/L akan dipindahkan ke Ibu Kota baru.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, dengan adanya perkembangan teknologi yang menghubungkan satu sama lain membuat pelayanan publik suatu Kementerian tidak perlu dilakukan di Ibu Kota. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan utama BKN tidak memindahkan seluruh K/L dari DKI Jakarta.
"Tidak wajib pindah itu misalnya saja pelayanan publiknya bisa dilakukan di mana saja di seluruh Indonesia, kan sekarang sudah digital. Itu yang harus ditentukan dulu oleh pemerintah, kami sih sudah mencoba mengantisipasi, kira-kira yang ini harus pindah yang ini bisa di daerah, ini sudah kira-kira," tutur dia di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Meski demikian, ia memastikan K/L pusat harus berada di Ibu Kota baru. Hal ini mengingat K/L pusat berada di bawah kontrol langsung Presiden.
"Sementara ini kan yang harus ada itu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Agama, itu urusan-urusan yang masih dipegang pemerintah pusat jadi saya kira itu pasti harus perlu dekat pemerintah," tuturnya.