Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama perwakilan DPR menandatangani draf RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang disahkan menjadi UU HPP dalam Sidang Paripurna DPR, 7 Oktober 2021.
Michelle Natalia, Jeanny Aipassa

JAKARTA, iNews.id - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) atau UU Pajak, pada 29 Oktober 2021. Sebelumnya, UU HPP telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. 

Pembahasan UU HPP yang awalnya dikenal dengan nama RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) itu, dapat dikatakan menjadi salah satu UU yang menjadi aorotan publik.

Pro dan kontra terjadi selama pembahasan RUU KUP di tingkat I, antara DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu, terutama dipicu rencana Kemenkeu menetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, layanan pendidikan dan kesehatan yang diatur dalam RUU KUP. 

Padahal Kemenkeu bermaksud menetapkan PPN untuk sembako, layanan pendidikan dan kesehatan jenis tertentu atau premium, yang dinikmati kalangan masyarakat kelas atas. Misalnya, beras premium, kursus dengan biaya mahal, juga layanan kesehatan tertentu.

Namun maksud Kemenkeu tersebut menuai pro-kontra. Pemerintah dinilai tidak berpihak pada maayarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat danmpak pandemi, sehingga menerapkan pajak untuk kebutuhan pokok maupun layanan pendidikan. Ada pula yang berpendapat bukan waktu yang tepat untuk menerapkan PPN sembako, layanan pendidikan dan kesehatan. Berbagai kalangan turut memberi pendapatt baik dari akademikus, lembaga penelitian, hingga masyarakat umum.  

Berbagai pro-kontra tersebut, membuat Kemenkeu dan DPR akhirnya sepakat menghapus klausul mengenai pengenaan PPN untuk sembako, layanan pendidikan dan kesehatan tertentu dalam draf RUU KUP, pada rapat terakhir yang berlangsung 30 September 2020. Dalam rapat itu, Kemenkeu dan DPR juga sepakat mengubah nama RUU KUP menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berdasarkan dokumen draf RUU HPP yang disepakati DPR dan Kemenkeu dalam rapat 30 September 2021, pada Bab IV Pasal 4A Ayat 2, tercantum bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak tetap dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian penjelasan dari Bab IV Pasal 4A Ayat 2 menyebut, barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN, antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Sedangkan pada Ayat 3, disebutkan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, serta jasa pendidikan juga dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenai atau bebas PPN.

Disebutkan dalam penjelasan ayat tersebut, bajwa jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional juga bebas dari PPN. 

Jasa kesehatan tertentu yang dimaksud misalnya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan. Di samping itu, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat; jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium; jasa psikolog dan psikiater, serta jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan paranormal juga bebas PPN.

Di sektor pendidikan, ketentuan bebas PPN diberikan pada jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; serta jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Diebutkan pula bahwa bebas PPN juga diberikan kepada jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa tenaga kerja, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.

Dihapuskannya PPN untuk sembako, layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial teetentu dalam RUU HPP juga dipastikan 
Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo. Melalui akun Instagramnya, Yusnitun mengatakan pemerintah dan DPR sungguh-sungguh mendengarkan dan berkomitmen terus memberikan dukungan bagi kelompok masyarakat bawah.

"Maka barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN," tulis Prastowo dalam akun twitter @prastow, 30 September 2021.

Draf RUU HPP yang sudah mengeliminasi pemberlakuan PPN untuk sembako, layanan pendidikan dan kesshatan tertentu itu, kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. RUU HPP trrsebut kemudian disahkan menjadi UU HPP yang kemudian diserahkan ke Preaiden Jokowi untuk ditandatangani.

UU yang terdiri dari 9 bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Selain itu, UU HPP juga mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. 

Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk: 

  • meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi,
  • mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,
  • mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta
  • meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).


Adapun ruang Lingkup Pajak Penghasilan (PPh):

• Pemberian natura dan/atau kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

• Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi OP pengusaha atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00.

• Pemberlakuan tarif PPh Badan menjadi 22 persen mulai Tahun Pajak 2022. 

Sedangkan perubahan lapisan dan tarif penghasilan kena pajak di UU HPP adalah sebagai berikut:

Lapisan I dengan rentang penghasilan Rp0- Rp60 juta dikenakan tarif pajak 5.persen.

Lapisan II dengan rentang penghasilan >Rp 60-250 juta dikenakan tarif pajak 15 persen.

Lapisan III dengan rentang penghasilan >Rp 250-500 juta dikenakan tarif pajak 25 persen.

Lapisan IV dengan rentang penghasilan >Rp 500 juta-5 miliar dikenakan tarif pajak 30 persen.

Lapisan V dengan rentang penghasilan >Rp 5 miliar dikenakan tarif pajak 35 persen.

Adapun Ruang Lingkup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

• Pemberlakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif.

• Penurunan besaran sanksi dan pengenaan sanksi dengan menggunakan suku bunga acuan dan uplift factor pada saat pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)/membuat pembukuan.

• Kesetaraan pengenaan sanksi melalui penurunan sanksi terkait permohonan keberatan atau banding WP.

• Pengaturan asistensi penagihan pajak global. 

• Pengaturan pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP) agar dapat berjalan secara simultan dengan proses keberatan atau banding. 

• Kewenangan pemerintah untuk melaksanakan kesepakatan di bidang perpajakan dengan negara mitra secara bilateral maupun multilateral. 

• Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan ultimum remidium melalui pemberian kesempatan kepada WP untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara bahkan hingga tahap persidangan.

Kebijakan dalam Pengenaan Pajak Karbon

• Tarif pajak karbon ditetapkan Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara dengan implementasi 1 April 2022 untuk badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara.

Ruang Lingkup Cukai

• Penegasan dan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik.

• Mengubah prosedur penambahan dan/atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

• Penegakan Hukum Pidana Cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara

Terkait waktu pemberlakuan masing-masing kebijakan tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, menyampaikan bahwa perubahan UU PPh
berlaku mulai Tahun Pajak 2022, perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 2022, perubahan UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan PPS berlaku 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Pajak Karbon mulai berlaku 1 April 2022, dan perubahan UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Ketentuan lebih lengkap terkait UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat dilihat di UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2021.
Untuk mendapatkan Salinan UU ini dapat mengunjungi laman www.pajak.go.id.


Editor : Jeanny Aipassa

BERITA TERKAIT