Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Habiburokhman. (Foto: Dok. iNews.id).
Felldy Utama

JAKARTA, iNews.id  - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan menggelar rapat internal untuk membahas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Rencananya rapat digelar Kamis (6/5/2021).

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, saat ini tengah pemeriksaan berkas syarat formal sebelum dilaksanakan rapat.

"Laporan terkait Pak Azis Syamsuddin memang sudah masuk, tanggal 6 (Mei) MKD akan lakukan rapat," ujar Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Dia menuturkan, rapat dilaksanakan pekan depan karena saat ini DPR sedang masa reses hingga 5 Mei 2021. Masa sidang kembali dimulai Kamis (6/5/2021).

Menurutnya, semua keputusan di MKD diambil secara kolektif kolegial, termasuk terkait persoalan Azis Syamsuddin. Politisi Partai Gerindra ini memastikan, semua laporan yang masuk ke MKD akan ditindaklanjuti tanpa terkecuali. Dia juga memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara netral.

MKD sebagai penegak kehormatan, keluhuran dan martabat DPR, kata dia tidak mungkin melaksanakan tugas di luar koridor tersebut.

"Kami tidak akan mengintervensi kerja-kerja KPK dan tidak akan mendahului kerja-kerja KPK. Intinya MKD bekerja untuk menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan DPR," katanya.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Azis Syamsuddin. Penggeledahan tersebut terkait kasus usap penyidik KPK dari Polri Robin Pattuju dan kawan-kawan.

Konstruksi kasus tersebut yang disampaikan KPK, yakni Oktober 2020, Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial menemui Azis Syamsuddin di rumah dinasnya, Jakarta Selatan dan menyampaikan kasus yang ditangani KPK di Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungbalai. Azis Syamsuddin kemudian meminta ajudannya menghubungi Stepanus untuk datang ke rumah dinas. 

Dalam pertemuan itu Azis Syamsuddin langsung memperkenalkan Syahrial dengan Stepanus. Syahrial menyampaikan permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan, lalu meminta Stepanus dapat membantu agar permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.


Editor : Kurnia Illahi

BERITA TERKAIT