Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menegaskan anggota polisi tidak boleh membawa senjata api saat mengamankan unjuk rasa(Foto: Humas Polri)
Puteranegara Batubara

JAKARTA, iNews.id - Polri menyatakan, anggota kepolisian tidak diperbolehkan membawa senjata api (senpi) saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa masyarakat. Aturan tersebut sudah berlaku sejak lama.

Pernyataan tersebut terkait dengan terjadinya peristiwa di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang berujung tewasnya satu warga saat unjuk rasa penolakan tambang.

"Ini berlaku sama saat pengamanan di tahun 2018-2019, tidak boleh satu anggota polisi bawa senpi peluru tajam saat unuk rasa, itu SOP-nya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (14/2/2022).

Menurut Dedi, dalam SOP pengamanan aksi unjuk rasa, kepolisian menyiagakan pleton tim antianarkis. Namun, mereka ditempatkan di Polres atau Polda setempat. 

Tim itupun tidak ditempatkan di baris terdepan ketika adanya unjuk rasa masyarakat.

Dedi menjelaskan, pleton antianarkis itu akan dikerahkan apabila unjuk rasa sudah mengarah kepada aksi anarkis atau kekerasan. Dalam hal ini, keputusan akan dikomandoi oleh Kapolda. Hal itu juga akan dibagi berdasarkan level dari unjuk rasa tersebut. 

"Apabila masuk tahapan di zona hijau masih zona damai, kemudian zona kuning trennya sudah meningkat eskalasinya, kalau merah sudah ada korban jiwa dari masyrakat, aparat, dan juga ada tindakan anarkis pembakaran fasum, properti, dan juga bisa dikatakan kajahatan meningkat baru pleton antianarkis diturunkan," ujar Dedi.

Saat disinggung level ketika unjuk rasa di Parigi Moutong, Dedi menyebut, hal yang akan dicari tahu oleh tim Mabes Polri yang diterjunkan ke Sulteng. 

"Kemarin itu Kapolda yang ketahui situasi di sana. Karena sudah ada tindakan perlawanan, pelemparan. Apa upaya yang dilakukan Polda Sulteng kan negosiasi sudah tidak bisa," papar Dedi.



Editor : Muhammad Fida Ul Haq

BERITA TERKAIT