Masa Politik Pasca-kebenaran

Nur Wijaya Kesuma ยท Kamis, 06 Desember 2018 - 15:02 WIB

Nur Wijaya Kesuma
Jurnalis Senior iNews

POLITIK adalah seni membangun kekuasaan untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Berbagai macam strategi digunakan untuk menempatkan fondasi yang kokoh agar mampu menopang bangunan kekuasaan sepanjang periode tertentu. Mengolah informasi dan merekayasa isu menjadi strategi yang sering digunakan untuk membentuk persepsi dan emosi pemilih. Kontestan yang menguasai emosi masyarakat tentu akan menjadi pemenang kursi panas kekuasaan.

Salah satu cara untuk menguasai emosi masyarakat adalah dengan menyebarkan isu-isu yang mudah dicerna, karena mereka lebih menyukai hal yang bernilai sensasi ketimbang substansi. Terlebih pada era new media sebagaimana temuan Vosoughi dan kawan-kawan dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “The Spread of True and False News Online”.

Vosoughi mengungkapkan berita bohong menjangkau lebih banyak khalayak daripada berita faktual. Dalam kajiannya, 1 persen berita fiktif mampu tersebar ke 1.000 hingga 100.000 orang, sedangkan untuk berita faktual tidak lebih dari 1.000 orang.

Perdebatan fakta dan kebenaran akan bereaksi dengan prasangka, analisis konspiratif dan pembenaran sepihak. Tafsir fakta dalam rangkaian kata yang diolah menjadi sebuah ‘kebenaran’ begitu mudah tersebar melalui media sosial dan grup percakapan. Apalagi tersebar di kelompok yang homogen. Konten yang dikemas dengan cara tertentu, walau dibuat oleh orang ‘biasa’, memiliki potensi menjadi viral. Tersebar cepat secara massal.

Sharyl Attkisson, seorang jurnalis senior dari Amerika Serikat, dalam bukunya “The Smear: How Shady Political Operatives and Fake News Control What You See, What You Think, and How You Vote” membeberkan trik kotor yang digunakan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat.

Attkisson menjelaskan bahwa di balik sebagian besar cerita politik di era modern terdapat agenda dan kepentingan yang luar biasa untuk menghancurkan seseorang. Setiap hari, orang Amerika dipengaruhi oleh smear (upaya untuk merusak reputasi seseorang) tanpa menyadarinya. Trik smear sering didasarkan pada sedikit kebenaran yang dicampuradukkan dengan isu sensasional untuk mengaburkan kebenaran.

Sejumlah kasus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 dan 2018 yang mencuat adalah mengemas isu agama dan isu identitas dalam sebuah politik dusta. Trik yang agak menjanjikan memang, tapi pasti akan menjadi sasaran balik yang berbahaya bagi kebhinekaan yang sudah kita pupuk sejak lama. Tapi, itulah gambaran politik masa kini. Strategi politik semakin dangkal, persaingan berebut kekuasaan semakin bising.

Fenomena pasca-kebenaran yang terjadi sejak pilkada serentak 2017 dan terus bergulir ke pilkada 2018, tampaknya akan terus menggelinding bak bola salju pada pemilu serentak 2019. Pesta demokrasi akan menjadi arena pertarungan yang harus diperjuangkan hingga tetesan terakhir. Layaknya pertarungan gladiator di bangunan Koloseum pada masa Romawi Kuno. Akankah kita biarkan demokrasi yang kita bangun sejak masa kebangkitan nasional menjadi punah demi syahwat politik?

Politik Pasca-kebenaran
Di Indonesia, salah satu fenomena politik pasca-kebenaran sangat tampak jelas adalah pilkada DKI Jakarta 2017. Penggiringan pasca-kebenaran dilakukan secara masif melalui media sosial, media online dan grup-grup percakapan, yang diarahkan pada fanatisme terhadap tokoh masyarakat dan politik. Sebagaimana yang disebut dengan interaksi parasosial oleh sosiolog Horton dan Wohl.

Politik pasca-kebenaran adalah sebuah budaya politik di mana perdebatan dibingkai sebagian besar oleh seruan terhadap emosi yang terputus dari substansi kebajikan. Tafsir terhadap fakta diolah menjadi kebenaran. Hoaks dan berita palsu (fake news) dinobatkan menjadi anak kandungnya. Sebaliknya, fakta objektif yang mengungkapkan kebenaran berubah menjadi anak tiri.

Kebenaran bergantung pada siapa yang memberi tafsir. Beberapa pengamat menggambarkannya sebagai bagian lama dari kehidupan politik yang kurang terkenal sebelum munculnya internet dan perubahan sosial yang terkait. Masa politik pasca-kebenaran mengubah fundamental peradaban menjadi rapuh yang dipenuhi kecemasan dan kecurigaan.

Chantal Mouffe, seorang ilmuwan politik dari Belgia, dalam bukunya “The Democratic Paradox” menyebutkan bahwa ketika batas politik menjadi kabur, dinamika politik terhambat dan menumbuhkan perpecahan yang tajam. Dengan kata lain, ketika demokrasi hilang, politik dalam dimensi antagonisnya memanifestasikan diri melalui saluran lain.

Mungkin kita masih ingat dengan ungkapan Hitler dalam karyanya yang berjudul “Mein Kampf”, bahwa kebohongan jika dikatakan secara terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

Di tahun politik, fenomena pasca-kebenaran selalu menghadirkan tafsir-tafsir politik yang penuh kehampaan. Kebohongan-kebohongan terus diproduksi oleh politikus sebagai senjata yang paling ampuh dalam menggapai tujuan politik.

Istilah ‘pasca-kebenaran’ atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ‘post-truth’ ini popular pada tahun 2016, setelah Kamus Bahasa Inggris Oxford menobatkan sebagai ‘kata tahun ini’. Definisi pascakebenaran adalah berkaitan atau menunjukkan keadaan saat fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan pribadi. Kamus Bahasa Inggris Oxford menganggap pasca-kebenaran sebagai istilah paling penting di dunia politik.

Sebenarnya istilah pasca-kebenaran pertama kali digunakan oleh seorang penulis Amerika keturunan Serbia, Steve Tesich, pada 1992 dalam sebuah esai tentang skandal Iran-Contra dan Perang Teluk. Tesich menyesalkan bahwa 'kami, sebagai orang merdeka, telah bebas memutuskan bahwa kami ingin hidup di dunia pasca-kebenaran'. Ada bukti ungkapan 'pasca-kebenaran' telah digunakan sebelum artikel Tesich, tetapi dengan makna transparan 'setelah kebenaran diketahui', dan bukan dengan implikasi baru bahwa kebenaran itu sendiri menjadi tidak relevan.

Namun, istilah ini baru popular setelah Inggris Raya keluar dari Uni Eropa yang dikenal dengan istilah Brexit (British Exit). Istilah ini kembali booming setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Kondisi pasca-kebenaran ini digerakkan oleh sentimen emosi, informasi-informasi hoaks berpengaruh jauh lebih besar ketimbang fakta sebenarnya.

Adab Era Pasca-kebenaran
Sisi mana pun yang Anda dukung, tampaknya kita memang hidup di era pasca-kebenaran yang mengerikan. Mungkin saja pada waktunya sejarah dan negara juga akan dipalsukan. Faktanya, kebohongan dan fiksi itu nyata di sekitar kita. Baik atau buruk, fiksi adalah salah satu alat yang paling efektif digunakan sebagai perangkat oleh manusia. Sebagaimana yang dikatakan Yuval Noah Harari dalam buku “21 Lessons for the 21st Century” (2018), ketika ribuan orang percaya pada cerita yang dibuat selama sebulan, itu adalah berita palsu. Tapi, ketika jutaan orang mempercayainya selama ribuan tahun, itu adalah agama.

Bagaimana kita menghadapi era pasca-kebenaran ini? Pertama, angkat kembali nilai-nilai kejujuran yang diajarkan pada setiap agama dan kepercayaan. Berita palsu bukanlah masalah serius. Setiap upaya untuk menemukan kebenaran pasti ada jalannya. Karena di bawah berita palsu selalu ada fakta nyata.

Kedua, tegakkan hukum seadil-adilnya. Kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan UU No 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menjerat siapa saja yang menyebarkan berita palsu atau hoaks. Kita juga memiliki lembaga yang bertugas memblokir semua aduan konten negatif. Tapi, juga besar harapan kita pada penegak hukum dan lembaga pengawas konten agar bertindak adil dan menerapkan azas semua sama di hadapan hukum.

Ketiga, perkuat literasi masyarakat. Stuart Sim dalam buku “Manifesto for Silence” (2007) mengungkapkan ada aspek pendidikan untuk dijelajahi, yakni kesadaran atas kebisingan. Oleh karena itu, kita harus berusaha lebih keras untuk membedakan fakta kebenaran dari realita yang dibuat. Jangan berharap kesempurnaan. Tidak ada politisi yang mengatakan kebenaran secara keseluruhan, tetapi beberapa politisi masih jauh lebih baik daripada yang lain.

Yang terakhir, tingkatkan interaksi sosial di era media sosial. Interaksi sosial merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Kembalikan budaya timur yang kita anut sejak masa sejarah nusantara yang dikenal sebagai bangsa yang berkepribadian baik, ramah dan bersahabat.

Berbeda pendapat dalam demokrasi adalah hal yang lumrah. Tapi, kita harus mampu dan belajar seperti proklamator kita. Meskipun memiliki pandangan dan pemikiran politik yang berbeda secara substansi, tapi hubungan mereka kekal hingga akhir hayatnya.

Editor : Zen Teguh