Bencana Alam dan Tantangan Bisnis Penerbangan

ยท Rabu, 13 Desember 2017 - 01:21 WIB
Bencana Alam dan Tantangan Bisnis Penerbangan


Arista Atmadjati SE MM

Direktur AIAC Aviation Jakarta

AKHIR November sampai dengan awal Desember 2017 terjadi letusan Gunung Agung di Bali yang berdampak pada tutupnya Bandara Internasional Ngurah Rai dan Bandara Internasional Lombok Praya selama tiga hari. Tercatat sekitar 775 jadwal penerbangan domestik dan internasional yang dibatalkan. Kementerian Pariwisata menghitung, saat tiga hari Bali dan Lombok lumpuh kerugian diperkirakan mencapai angka Rp600 miliar. Kerugian tersebut diperkirakan dampak dari terganggunya bisnis penerbangan, industri pariwsata, perhotelan, dan lainnya.

Dalam kongres Center of International Forestry Organisation (CIFOR) di Yogyakarta beberapa waktu lalu, kerugian karena dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua mencapai angka fantastis, Rp7,3 triliun. Tentu ini juga angka akumulasi mulai kerugian hutan, lahan gambut, sampai dengan dampak ke penerbangan dan pariwisata.

Khusus mengenai kebakaran hutan dan lahan, dua tahun silam beberapa bandara besar seperti di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Jambi, lalu di Kalimantan bandara-bandara di kota Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan beberapa bandara skala menengah seperti bandara di kota Sampit, Pangkalan Bun, Berau, Putussibau, juga ikut terganggu. Dampak asap dari kebakaran hutan itu membuat visibility (jarak pandang) menjadi sangat minim, berkisar hanya 600-800 meter saja.

Aturan yang berlaku internasional, visibility jarak pandang menurut badan keselamatan penerbangan dunia atau International Civil Aviation Organisation (ICAO) minimal 3000 meter. Karena itu jarak pandang yang 700 meter-an itu jelas tidak diperbolehkan.

Pengalaman saya bertugas di Banjarmasin pada 2005- 2008, kebakaran akan habis bila sudah memasuki awal musim penghujan di akhir Oktober, sedangkan kebakaran sudah mulai awal Agustus. Praktis efek asap itu membawa kerugian bagi dunia penerbangan Indonesia selama dua bulan yang diperkirakan nilainya paling tidak Rp15 triliun, sebuah angka yang besar. Jumlah itu bisa untuk membuat bandara kelas sedang dengan segala infrastrukturnya.

Tantangan bisnis penerbangan di Indonesia tidak hanya datang dari bencana asap hasil kebakaran hutan dan lahan, namun ada juga persoalan force majeur lain yakni efek letusan dan debu vulkanik gunung berapi. Indonesia, negara yang mempunyai ratusan gunung menjadi tantangan dunia penerbangan.

Akibat erupsi, beberapa bandara ditutup. Beberapa gunung api yang kerap mengganggu penerbangan karena sering meletus bisa kita sebut antara lain Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gamalama (Ternate), Lokon (Minahasa), dan Raung di Jawa Timur  Sayangnya angka kerugian dari efek abu vulkanik bagi bisnis penerbangan di Indonesia ini tidak pernah dihitung.

Tantangan lain di dunia penerbangan Indonesia yakni, heavy traffic di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sampai saat ini belum terpecahkan. Kapasitas muat bandara yang didesain hanya menampung 30 juta penumpang per tahun kini terbebani menjadi 62 juta per tahun atau dua kali lipat. Traffic per jam yang awalnya hanya 32 kali per jam take off-landing, kini dimaksimalkan menjadi 81 kali frekuensi per jam.

Bila ini tidak ada solusi mendesak, maka pelaku industri penerbangan niaga di Indonesia dan maskapai luar negeri akan menderita akibat terbuangnya avtur secara sia-sia. Ini tentu sebuah cerminan yang buruk dari sisi mitigation plan dan congestion plan yang kurang gesit. Citra Bandara Soekarno Hatta tidak baik di mata maskapai dalam dan luar negeri tentunya.

Keprihatinan saya berkaitan dengan isu force majeur bagi dunia bisnis penerbangan di Indonesia yang semakin intens terjadi  adalah kurangnya stimulus dari pemerintah kepada dunia bisnis penerbangan di Indonesia, terutama di tengah persaingan global bisnis penerbangan dan kondisi alam.

Stimulus insentif pajak barang impor spare part 27 item yang dimintakan oleh IATA dan Asosiasi Maintenance Repair Overhaul (MRO)-Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) hendaknya  segera direspons oleh pemerintah. Sebagaimana best practice di Thailand, Malaysia, dan Singapura, mereka memberlakukan pajak 0 persen untuk impor spare parts pesawat.

Thailand, Malasyia, dan Singapura yang tergabung dalam ASEAN otomatis menjadi kompetitor pebisnis penerbangan Indonesia. Sayangnya, industri aviasi Indonesia banyak menghadapi kendala-kendala berupa force majeur dan harga spare part yang masih kena pajak impor rata rata 5% sampai dengan 7%.

Padahal bila ada insentif, itu bisa mengimbangi beberapa ancaman kerugian dari bencana letusan gunung berapi di Indonesia. Bila keinginan tersebut direspons dan direalisasikan pemerintah, pada akhirnya  maskapai kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta bisa berkiprah minimal di ASEAN dulu.

Editor : Zen Teguh

TAG :