Plt Gubernur Aceh Instruksikan Pemberian Vaksin Rubela Ditunda

Antara · Selasa, 07 Agustus 2018 - 08:23 WIB
Plt Gubernur Aceh Instruksikan Pemberian Vaksin Rubela Ditunda

Ilustrasi vaksin rubela. (Foto: Okezone)

BANDA ACEH, iNews.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menginstruksikan pelaksanaan imunisasi rubela ditunda karena vaksinnya belum dipastikan kehalalannya.

"Kami sudah menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan untuk terus kepada kabupaten/kota agar menunda pelaksanaan imunisasi rubela," kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Selasa.

Nova Iriansyah menyebutkan, penundaan imunisasi rubela dilakukan karena vaksinnya belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum ada sertifikasi halal tersebut, pelaksana imunisasi rubela di Aceh harus ditunda. Penundaan dilakukan hingga vaksinnya memiliki sertifikasi halal.

"Karena itu, kami minta jangan ada dulu imunisasi rubela hingga ada pernyataan halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasinya," ujar Nova.

Menyangkut dengan vaksin yang sudah dikirim ke daerah, tetapi belum ada sertifikasi halal, Nova Iriansyah mengatakan, nantinya vaksin tersebut diminta ditarik kembali dan dikirim ulang dengan vaksin yang sudah dinyatakan halal.

"Bagi yang terlanjur diimunisasi, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah masuk ke dalam tubuh. Tapi bagi yang belum, semua ditunda tanpa kecuali," pungkas Nova Iriansyah.

Polemik terkait kehalalan vaksin Measles Rubella (MR) akhir-akhir ini terus mencuat di tengah masyarakat. Pasalnya, vaksin tersebut belum lagi memiliki sertifikat halal dari MUI.

MUI akan menerbitkan fatwa kehalalan vaksin MR setelah LPPOM MUI mendapatkan dokumen terkait dengan komponen vaksin dan menguji kandungannya.

Jika kemudian dalam vaksin MR memang benar terdapat unsur nonhalal, vaksin tersebut tetap bisa digunakan dengan catatan tidak ada alternatif lain; tidak ada vaksin sejenis yang halal atau suci; bahaya yang ditimbulkan jika tidak divaksinasi sudah sangat mendesak, dan; ada penjelasan dari pihak yang memiliki kompetensi terkait dengan bahaya itu.


Editor : Himas Puspito Putra