Kasus Dugaan Pemukulan Anggota DPRA Azhari Cage, Polda Aceh Periksa 9 Saksi

Antara ยท Senin, 19 Agustus 2019 - 19:52 WIB
Kasus Dugaan Pemukulan Anggota DPRA Azhari Cage, Polda Aceh Periksa 9 Saksi

Ilustrasi pemukulan. (Foto: Istimewa)

ACEH, iNews.id – Anggota DPR Aceh (DPRA) Azhari Cage menjadi korban pemukulan sejumlah oknum diduga anggota polisi. Dia mendapat luka lebam pada beberapa bagian tubuh saat aksi unjuk rasa mahasiswa memperingati 15 tahun perdamaian Aceh di Gedung DPR Aceh, Kamis (15/8/2019).

Atas kasus dugaan penganiayaan yang telah dilaporkan tersebut, Polda Aceh menyatakan telah memeriksa sembilan orang untuk diminta keterangan.

"Dari sembilan orang yang diperiksa, enam di antaranya anggota polisi, sedangkan tiga lagi saksi korban dan anggota DPRA lainnya yang saat kejadian berada di TKP," kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Ery Apriyono di Banda Aceh, Senin (19/8/2019).

Ery menegaskan, Polda Aceh tidak akan menutupi apabila ada anggotanya terlibat pemukulan serta menangani unjuk rasa tidak sesuai dengan standar operasional (SOP).

"Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Keterangan saksi-saksi tersebut masih akan didalami. Hasil pendalaman nanti apakah kasus ditingkatkan ke penyidikan atau tidak," ujarnya.

Unjuk rasa mahasiswa yang berakhir rusuh tersebut, berawal dari upaya paksa mahasiswa menurunkan bendera Merah Putih dengan menaikkan bendera bulan bintang di DPR Aceh. Tindakan menurunkan bendera Merah Putih dengan mengibarkan bendera bulan bintang merupakan tindakan melawan undang-undang. Selain itu, aksi mereka tidak memiliki surat pemberitahuan.

"Oleh karena itu, polisi melakukan tindakan tegas terukur terhadap siapapun yang menurunkan bendera Merah Putih dan mengibarkan bendera bulan bintang," katanya.

Bendera Merah Putih merupakan simbol dan lambang negara dan wajib dikibarkan di DPRA. Hal ini diatur dalam UUD RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Bendera bulan bintang pernah digunakan kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal itu disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Selain itu, qanun (kanun) atau peraturan daerah tentang bendera dan lambang Aceh telah dibatalkan Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat tertanggal 26 Juli 2016 yang ditujukan kepada Presiden RI.

Diketahui, hasil visum dokter Rumah Sakit (RS) Bhayangkara terhadap oknum anggota DPRA, ada lebam di rusuk, bahu dan kepala serta ada goresan di punggung. Sebelum dipukuli, Azhari Cage mengaku berada di ruang komisi I setelah memfasilitasi massa mahasiswa bertemu dengan Ketua DPR Aceh di ruang rapat pimpinan dewan. Tiba-tiba terdengar kerusuhan di halaman Gedung DPR Aceh.

"Saya melihat ada mahasiswa dipukuli polisi. Saya berteriak jangan dipukuli. Tapi, saya pun ikut dipukuli. Setelah insiden tersebut, beberapa mahasiswa dibawa polisi," ucapnya.

Azhari Cage menegaskan, insiden tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi negara karena DPRA merupakan lembaga resmi negara dan diakui konstitusi Republik Indonesia.

"Di DPR Aceh saja mereka berani memukul anggota dewan. Bayangkan kalau terjadi di luar gedung dewan dengan korban masyarakat, saya tidak bisa bayangkan," tutur Azhari.


Editor : Donald Karouw