KPK Panggil Bupati Bener Meriah Nonaktif Terkait Korupsi DOK Aceh

Antara, Ilma De Sabrini ยท Jumat, 10 Agustus 2018 - 16:38 WIB
KPK Panggil Bupati Bener Meriah Nonaktif Terkait Korupsi DOK Aceh

Gedung KPK. (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi dalam penyidikan kasus penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmadi sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf dalam penyidikan kasus suap DOK Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Provinsi Aceh,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Ahmadi juga merupakan salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Selain Ahmadi, KPK telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal yang merupakan staf khusus Irwandi Yusuf, dan Teuku Saiful Bahri dari pihak swasta.

BACA JUGA:

Diperiksa soal Kasus Irwandi Yusuf, Sumarsono Serahkan Dokumen Aceh

Steffy Burase Kembali Datangi KPK Beri Kesaksian Korupsi DOK Aceh

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengonfirmasi pengetahuan dari para saksi yang dipanggil terkait penerimaan tersangka Irwandi sebagai gubernur Aceh dalam alokasi DOK Aceh. Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri, diduga sebagai penerima dalam kasus itu. Sedangkan Ahmadi diduga sebagai pemberi.

KPK menduga pemberian oleh bupati Bener Meriah kepada gubernur Aceh sebesar Rp500 juta bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOK pada Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dana DOK Aceh. Adapun pemberian kepada gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. KPK pun masih mendalami dugaan penerimaan-penerimaan sebelumnya.

Terkait dengan kasus ini, Kamis (9/8/2018), KPK juga memanggil Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono. Sumarsono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOK Aceh.

Selain Sumarsono, penyidik memanggil dua pejabat Kemendagri lainnya, yakni Sesditjen Bina Keuangan Daerah, Indra Baskoro, serta Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman daerah, Muhammad Ardian Novianto. Keduanya juga akan diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf.


Editor : Maria Christina