354 Napi Lapas Kerobokan Dapat Remisi Idul Fitri, 7 Orang Langsung Bebas

I Gusti Bagus Alit Sidi W ยท Rabu, 05 Juni 2019 - 18:23 WIB
354 Napi Lapas Kerobokan Dapat Remisi Idul Fitri, 7 Orang Langsung Bebas

Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan Tonny Nainggolan menyerahkan SK remisi kepada sejumlah napi yang langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri, usai Salat Ied di masjid kawasan lapas yang berada di Badung, Bali, Rabu (5/6/2019). (Foto: iNews/I Gusti Bagus Alit Sidi W)

BADUNG, iNews.id – Sebanyak 354 narapidana di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menerima remisi Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, Rabu (5/6/2019). Tujuh orang di antaranya langsung bebas setelah mendapat pengurangan masa tahanan khusus.

Pemberian remisi dilakukan setelah Salat Idul Fitri di halaman Masjid At Taubah di kompleks Lapas Kerobokan, Badung, Rabu pagi. Suasana salat berlangsung khusyuk. Sejak pukul 06.30 Wita, para warga binaan telah keluar dari blok tahanan masing-masing dan memenuhi sekitar areal depan Masjid At-Taubah. Tepat pukul 07.00 Wita, Salat Ied pun dimulai.

Dari 354 orang yang diusulkan mendapat remisi, 341 orang telah terealisasi atau mendapat persetujuan dengan pengurangan masa tahanan bervariasi mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Sementara 13 orang lainnya belum mendapat persetujuan karena 10 orang telah dimutasi ke lapas atau rutan lain. Kemudian, tiga orang lainnya masih dalam proses perbaikan SK.


BACA JUGA: 12.517 Warga Binaan di Sumut Dapat Remisi Idul Fitri, 90 Orang Langsung Bebas


Khusus warga negara asing (WNA) yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri berjumlah empat orang, terdiri atas 3 WNA Malaysia dan 1 orang WNA asal Turki. Sementara yang memperoleh remisi khusus langsung bebas berjumlah tujuh orang warga binaan dengan besaran remisi mulai dari 15 hari hingga 1 bulan.

Kepala Lapas Kelas II A Kerobokan Badung Bali Tonny Nainggolan mengatakan, remisi diberikan untuk napi yang memenuhi kriteria berdasarkan tiga Peraturan Pemerintah (PP). Pertama, PP Nomor 32 Tahun 1999, kedua dengan PP Nomor 28 Tahun 2006, dan diamandemen lagi menjadi PP Nomor 99 Tahun 2012.

“Kriterianya untuk pidana umum, seperti berkelakuan baik dan turut di dalam setiap program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan sudah menjalani hukuman minimal enam bulan sejak yang bersangkutan ditahan,” katanya.


Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2