Korupsi Dana Desa, Kades di Klungkung Divonis 2 Tahun Penjara

Antara ยท Rabu, 05 September 2018 - 20:54 WIB
Korupsi Dana Desa, Kades di Klungkung Divonis 2 Tahun Penjara

Ilustrasi. (Foto: dok.okezone).

Facebook Social Media Twitter Social Media Google+ Social Media Whatsapp Social Media

DENPASAR, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Denpasar, Bali, memvonis terdakwa Ni Made Ratnadi (45) selama dua tahun penjara, karena terbukti bersalah korupsi dana APBDes Satra, Kabupaten Klungkung, 2015 yang merugikan negara Rp94,4 juta.

Ketua Majelis Hakim, Wayan Sukanila dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, mewajibkan terdakwa membayar denda Rp50 juta, subsidair satu bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp44,4 juta yang ditimbulkan dari perbuatannya.

"Jika tidak membayar uang pengganti setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika tidak punya harta benda atau tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," kata Sukanila, Rabu (5/9/2018).

Hakim menilai perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," katanya.

Vonis majelis hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih ringan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kadek Wira Atmaja dalam sidang sebelumnya yang menuntut hukuman kepada Ratnadi selama 3,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta, subsider enam bulan kurungan.

Mendengar putusan hakim tersebut, terdakwa menyatakan menerima atas putusan hakim, sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim. Sebelumnya, tindak pidana korupsi dilakukan Ni Made Ratnadi pada 2015.

Terdakwa selaku Perbekel atau Kepala Desa (Kades) Satra mengelola APBDes sebesar Rp1,43 miliar lebih, namun dalam pelaksanaannya nilai APBDes yang dikelola mengalami dua kali perubahan dengan disertai terbitnya Perdes 02 Tahun 2015 dan Perdes 03 Tahun 2015.

Rencananya dana APBDes itu akan dipakai untuk menunjang program dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp653 juta, bidang pembangunan sebanyak Rp273,8 juta lebih, bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak Rp36 juta dan bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp469,7 juta.

Terdakwa telah korupsi dengan melakukan pencairan berulang kali, pada 29 Oktober, 9 November, 18 November, 19 November, 30 November, dan 15 Desember sepanjang 2015.

Sesuai Undang-Undang Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perbekel atau kepala desa merupakan pengelola dan penanggung jawab keuangan tertinggi di desa.

Dalam hal itu, secara khusus Pasal 35 ayat (3) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juncto Pasal 35 ayat (3) Perbup Klungkung Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa bawah yang berkewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan yang atau dana-dana desa adalah bendahara, bukan Perbekel.

Namun, terdakwa melanggarnya karena Surat Pertanggungjawaban atau SPJ atas dana-dana dalam APBDes justru dibuat sendiri oleh terdakwa yang kemudian diserahkan kepada bendahara untuk selanjutnya dilaporkan dalam LPJ tahunan.

Selain penggunaan dana APBDes Desa Satra 2015 yang tidak dapat dipertangungjawabkan, sehingga menimbulkan kerugian negara Rp94,4 juta, pada tahun itu juga Desa Satra mendapat bantuan sebesar Rp3,6 juta dari PT Sidoraya Cabang Klungkung. Namun bantuan itu tidak masuk ke rekening kas desa sebagai penerimaan desa.


Editor : Muhammad Saiful Hadi