Korupsi Dana UEP Ratusan Juta, Istri Kepala Desa Selat Kabupaten Bangli Ditahan

Anak Agung Ari Wiradarma ยท Rabu, 26 Juni 2019 - 06:01 WIB
Korupsi Dana UEP Ratusan Juta, Istri Kepala Desa Selat Kabupaten Bangli Ditahan

Tersangka korupsi dana UEP Desa Selat, Kabupaten Bangli, Ni Luh Nata, digiring petugas ke mobil tahanan ditemani suaminya, Selasa (25/6/2019). (Foto: iNews/Ari Wiradarma)

BANGLI, iNews.id – Istri Kepala Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali, ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli karena diduga mengorupsi dana bantuan usaha ekonomi produktif (UEP), Selasa (25/6/2019). Tersangka Ni Luh Nata dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman minimal tiga atau empat tahun penjara.

Ni Luh Nata digiring petugas Kejari Bangli menuju mobil tahanan, Selasa sore didampingi suaminya I Wayan Windu Ardana. Tersangka langsung ditahan setelah pemeriksaan selama lima jam lebih di ruang kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) terkait kasus dugaan korupsi bantuan dana UEP di Lembaga Perkreditan Desa Selat senilai Rp300 juta.

Kasi Pidsus Kejari Bangli Ngurah Gede Bagus Jatikusuma mengatakan, kasus ini sejatinya telah mencuat sejak tahun 2013, namun mulai ditangani oleh Kejari Bangli sejak akhir tahun 2017. Kejari kemudian meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan sejak tahun 2018 dengan menetapkan dua tersangka.


BACA JUGA: 2 Kades di NTT Diberhentikan karena Tak Laporkan Pertanggungjawaban Dana Desa


Ni Luh Nata menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala LPD Selat dan Made Rijasa selaku Ketua Pengawas LPD Selat yang juga menjabat sebagai bendesa adat Desa Selat. Hanya, tersangka Made Rijasa belum ditahan karena Kejari Bangli masih menunggu fakta-fakta saat persidangan nanti. Selain itu, kemungkinan masih ada tersangka baru yang akan ditetapkan.

“Kedua tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana tersebut dengan modus menyalurkan kepada dua puluh penerima yang dibuat fiktif. Akibatnya dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara dirugikan sebesar Rp150 juta lebih,” kata Ngurah Gede Bagus Jatikusuma.

Dia mengatakan, atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ancaman hukumannya minimal tiga atau empat tahun penjara.


Editor : Maria Christina