Soal Pasal Zina di RKUHP, PHRI: Wisatawan Asing Akan Takut Datang ke Bali

Bona Jaya ยท Minggu, 22 September 2019 - 21:00 WIB
Soal Pasal Zina di RKUHP, PHRI: Wisatawan Asing Akan Takut Datang ke Bali

Wisatawan asing menaiki kapal wisata di Nusa Penida, Bali. (Foto: iNews.id/Bona Jaya)

DENPASAR, iNews.id – Pelaku pariwisata Bali yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Retoran Indnesia (PHRI) Badung, Bali menolak pasal zina dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mereka menilai RKUHP akan membuat takut wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali, terutama yang ingin melakukan preweding atau menikmati liburan bersama kekasihnya. PHRI berharap Presiden Jokowi bersikap arif dan bijak dalam menyikapi masalah tersebut.

BACA JUGA: Soal Pasal Zina dalam RKUHP, MUI Setuju Moral Jadi Urusan Negara

Ketua PHRI Badung, Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, salah satu pasal RKUHP yang melarang hubungan seks di luar nikah atau zina mengancam kelangsungan wisatawan khususnya dari luar negeri untuk datang ke Bali.

“Jadi, contohnya ini kalau pasangan yang belum menikah tidak boleh melakukan hubungan intim atau apa ini sudah masuk ke ranah privat. Ini yang sangat sulit dan tidak diterima oleh wisatawan mana pun. Di Bali ini, banyak wisatawan yang melakukan preweding. Kan dia belum menikah, masa dia pisah kamar dengan pacarnya,” kata Agung, Minggu (22/9/2019).

Tak hanya negara Australia dan Hongaria, kata dia, negara-negara lain sudah mempertanyakan dan menghawatirkan RKUHP tersebut. “Mereka ini pada menanyakan apakah undang-undang itu sudah diterapkan,” katanya.

Agung mengkhawatirkan bila pasal tersebut diloloskan akan berdampak pada larangan atau warning yang dikeluarkan negara lain. Sehingga berdampak buruk pada pariwisata Bali dan Indonesia.

BACA JUGA: Polemik RKUHP, Ma'ruf Amin: yang Tidak Setuju Bisa Gugat di MK

Karena itu, dia berharap RKUHP ditinjau kembali. Agung mengaku menghargai inisitaif DPR namun perlu mendengar aspirasi masyarakat. “Masyarakat bali pun akan melakukan perlawanan agar membatalkan pasal tersebut,” katanya.

Dalam Pasal 417 ayat 1 RKUHP disebutkan, Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Pasal tersebut merupakan delik aduan. Pengaduan dibatasi oleh orang-orang yang paling terdampak saja, seperti istri/suami, anak, dan orang tua. Pada pasal perzinaan itu, juga diterangkan bahwa tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian.


Editor : Kastolani Marzuki