Tolak #2019GantiPresiden, Puluhan Orang Geruduk Kantor DPW PKS Jabar

Agung Bakti Sarasa, Sindonews ยท Kamis, 13 September 2018 - 20:06 WIB
Tolak #2019GantiPresiden, Puluhan Orang Geruduk Kantor DPW PKS Jabar

Puluhan orang dari Garda Nasional Rakyat (GNR) Jawa Barat (Jabar) menggeruduk Kantor DPW PKS Jabar guna menolak gerakan #2019GantiPresiden, Kamis (13/9/2018). (Foto: Sindonews/Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG, iNews.id - Puluhan anggota Garda Nasional Rakyat (GNR) Jawa Barat (Jabar) menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (13/9/2018) sore. Mereka menolak gerakan tagar #2019GantiPresiden yang dikampanyekan PKS.

Massa GNR menilai, gerakan #2019GantiPresiden yang digaungkan PKS menuai polemik dan menimbulkan perpecahan di masyarakat jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Tak hanya berorasi menyuarakan penolakan, massa juga sempat membakar ban di depan Kantor DPW PKS Jabar yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 538, Kota Bandung itu.

"Kami minta tagar #2019GantiPresiden diganti saja dengan tagar #2019PrabowoPresiden supaya lebih jelas, karena PKS adalah pengusung Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto," kata koordinator aksi, Johan Saputra dalam orasinya, Kamis (13/9/2018).

Menurut Johan, gerakan #2019PrabowoPresiden akan memberikan kejelasan terkait gerakan PKS. Sebaliknya, arah gerakan PKS menjadi sangat tidak jelas jika tetap kukuh menggunakan tagar #2019GantiPresiden.

"Berikan kejelasan kepada masyarakat, PKS ini arahnya ke mana? Jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan hanya mengampanyekan tagar #2019GantiPresiden. PKS harus mengganti tagar #2019GantiPresiden," ujar dia.

Tidak hanya itu, mereka juga mendesak PKS tidak berafiliasi dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kader PKS dan elitenya bekerjabsama dengan kelompok HTI. Kami menuntut PKS untuk tidak berafiliasi dengan kelompok HTI yang ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah," tutur Johan.

Kehadiran massa aksi tersebut diterima oleh Wakil Sekretaris Umum DPW PKS Jabar, Nefi Hendri. Di hadapan massa aksi, Nefi menegaskan tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang kampanye #2019GantiPresiden.

"Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Professor Mahfud MD pun menyatakan, itu bukan aksi makar. Karena ini demokrasi, undang-undang pun tidak melarangnya. Silakan lihat banyak videonya di Youtube," ucapnya.


Editor : Himas Puspito Putra