Ombudsman: Standar Kamar di Lapas Sukamiskin Terindikasi Diskriminatif

Antara ยท Kamis, 14 September 2018 - 18:49 WIB
Ombudsman: Standar Kamar di Lapas Sukamiskin Terindikasi Diskriminatif

Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. (Foto: Dok. Okezone)

BANDUNG, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempertanyakan standar kamar bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Ini menyusul adanya indikasi diskriminasi antarkamar di lapas yang dihuni sejumlah koruptor tersebut.

Pimpinan ORI, Ninik Rahayu menemukan adanya perbedaan standar fasilitas kamar dari satu napi dengan napi lainnya saat dilakukan inspeksi mendadak pada Kamis (13/9/2018). Menurutnya, hal itu akan menimbulkan diskriminasi.

"Jangan ada potensi diskriminasi, seoramg diberikan ruangan lebih kecil atau lebih besar itu apa standarnya, atau di dalamnya memiliki kondisi yang berbeda apa standarnya," kata Ninik di Kantor Kanwilkumham Jabar, Jumat (14/9/2018).

Dari hasil pengamatannya, antara satu kamar dengan kamar lain berbeda. Selain ukuran kamar, juga material bangunan yang ada di dalamnya pun ditemukan perbedaan. "Ada yang pakai pelapis ada yang tidak, ada yang (kasur) tingkat ada yang tidak, ada kloset duduk, ada jongkok. Ini, kan standar layanan," kata Ninik.

BACA JUGA: Ombudsman Ungkap Kamar Tahanan Setnov di Lapas Sukamiskin Lebih Luas

Dia mengatakan, seharusnya seluruh standar kamar antara napi satu dengan yang lainnya diperlakukan sama, tidak boleh ada yang beda dari segi apapun. "Ada kondisi bangunan secara fisik memang berbeda antara Sukamiskin dengan tidak Sukamiskin. Ini ke depan perlu dipikirkan dan dibuat secara partisipatif yah," ucapnya.

Meski begitu, Ombudsman mendapat angin segar saat berkoordinasi dengan Kanwilkumham Jabar. Kanwilkumham telah menyoroti hal tersebut dan akan segera dilakukan pembenahan.

Kanwilkumham memberikan sketsa kamar hunian di seluruh Lapas Sukamiskin yang rencananya akan dibenahi pada 2019. "Saya perhatikan cukup baik, tapi ini perlu masukan dari berbagai pihak supaya tidak ada penolakan. Saya kira harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif," ucap Ninik.

Kepala Kanwilkumham Jabar, Ibnu Chuldun berjanji akan membenahi seluruh permasalahan yang disampaikan Ombudsman dalam waktu dekat. Setelah permasalahan diselesaikan ia akan langsung mengirimkan laporan pertanggungjawabannya.

"Nanti setelah kami laporkan apa yang sudah kami lakukan atas hasil sidak beliau, kita lakukan pembinaan. Kami tingkatkan kualitas pembinaan dan pastinya beliau akan cek lagi," kata dia.


Editor : Himas Puspito Putra