Bupati Bekasi Nonaktif Minta Dihukum Seringan-ringannya karena Harus Urus 4 Anak

Juhpita Meilana ยท Rabu, 15 Mei 2019 - 16:00 WIB
Bupati Bekasi Nonaktif Minta Dihukum Seringan-ringannya karena Harus Urus 4 Anak

Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. (Foto: Antara)

BANDUNG, iNews.id – Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang menjadi terdakwa perkara suap perizinan proyek Meikarta meminta majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya. Pasalnya, Neneng harus mengurus empat anaknya yang masih kecil, termasuk bayi berusia 26 hari.

Hal ini disampaikan Neneng saat sidang dengan agenda pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu siang (15/5/2019). “Majelis hakim agar berkenan memberikan hukuman seringan-ringannya agar saya bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga dan mengurus anak-anak saya yang masih kecil,” kata Neneng.

Diketahui, Neneng baru melahirkan anak keempatnya beberapa waktu lalu. Bayi perempuan itu saat ini baru berusia 26 hari. Hal ini diharapkannya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan kepadanya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 7,5 tahun penjara. “Bagi saya dan keluarga, hukuman ini sangat berat,” katanya.

BACA JUGA:

Bupati Bekasi Nonaktif Dituntut 7,5 Tahun Penjara, Hak Politik Dicabut 5 Tahun

Melahirkan Anak ke-4, Bupati Neneng Terdakwa Suap Meikarta Dibantarkan

Neneng juga mengatakan, dirinya telah bersikap koperatif dan jujur saat memberikan keterangan selama persidangan. Neneng juga mengaku menyesal dan khilaf telah menerima suap bersama keempat anak buahnya.

“Saya mengakui perbuatan yang seharusnya tidak saya lakukan sebagai kepala daerah yang telah ikut menerima uang,” ujarnya.

Selain dihadiri Neneng, sidang tersebut juga menghadirkan empat terdakwa kasus suap proyek Meikarta yang masing-masig menyampaikan pledoinya, yakni Jamaludin, mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati (eks kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemkab Bekasi), Sahat Maju Banjarnahor (eks kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), dan Neneng Rahmi Nurlaili (eks kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi).

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tanggapan dari JPU. Sebelumnya JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin selama 7,5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Terdakwa dinilai terbukti bersalah menerima suap terkait pengurusan izin Meikarta sebesar Rp10,83 miliar dan 90.000 dolar Singapura.

JPU juga menuntut Neneng membayar uang pengganti sebesa Rp318 juta. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun. Selain itu, hak politiknya dicabut selama lima tahun.

JPU mengatakan, terdakwa melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Editor : Maria Christina