Jokowi Pastikan Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Subang Berjalan Baik

Yudy Heryawan Juanda ยท Jumat, 29 November 2019 - 13:45 WIB
Jokowi Pastikan Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Subang Berjalan Baik

Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi pelayanan di RSUD Subang. (Foto: Sekretariat Presiden).

SUBANG, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar), Jumat (29/11/2019). Kegiatan tersebut di luar agenda resmi kepala negara tersebut.

Jokowi mendatangi RSUD Subang pukul 09.15 WIB. Dia mengunjungi salah satu instalasi perawatan kelas 3, yakni Ruang Asoka. Presiden juga berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mengatakan, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di RSUD Subang, Pengunjung dan Pasien Riuh

"Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik," kata Bey dalam keterangan persnya.

Selama peninjauan, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD drg Ahmad Sopyan dan Wadir Pelayanan dr Ahmad Nasuhi.

Usai sidak selama sekitar 40 menit, Presiden Jokowi meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB, kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban. Menurut Jokowi, hampir 90 persen pasien yang ditemui di sana menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

BACA JUGA: Jokowi Ajak 2 Stafsus Milenial Tinjau Patimban, Salah Satunya Putri Tanjung

"Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit," ujar dia.

Terkait masalah BPJS Kesehatan, kata dia, solusinya harus memperbaiki tatanan lembaga tersebut, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya. Jajaran direksi harus mampu mengendalikan defisit, mengingat anggaran yang dikeluarkan sudah besar.

"Ada 133 juta (orang) yang dicover oleh pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 juta (orang) oleh pemerintah pusat dan sisanya itu pemerintah daerah. Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS itu yang 133 juta itu artinya dicover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," kata dia.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal