Korupsi DAK, Bupati Cianjur Nonaktif Irvan Muchtar Divonis 5 Tahun Penjara

Antara, Juhpita Meilana ยท Senin, 09 September 2019 - 20:39 WIB
Korupsi DAK, Bupati Cianjur Nonaktif Irvan Muchtar Divonis 5 Tahun Penjara

Terdakwa korupsi DAK, Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar saat mendengarkan sidang vonis di PN Bandung, Senin (9/9/2019). (Foto: iNews/Juphita Meilana)

BANDUNG, iNews.id – Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar divonis lima tahun penjara. Terdakwa diputus bersalah atas tindak pidana korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) pembangunan fisik SMP di Kabupaten Cianjur. Selain kurungan badan, terdakwa juga didenda Rp250 juta, subsider tiga bulan penjara.

"Menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda Rp250 juta. Apabila tidak bisa membayar denda, maka mendapat hukuman kurungan selama 3 bulan," ujar Ketua Majelis Hakim Daryanto di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (9/9/2019).

Hakim menjelaskan, hukuman tersebut diberikan setelah mempertimbangkan perilaku tedakwa selama persidangan. Menurut hakim, hal yang memberatkan yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya sejak awal perkara disidangkan.

Selain itu, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menciderai dunia pendidikan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa berperilaku sopan selama persidangan berlangsung.


"Untuk hal memberatkan, terdakwa selaku bupati tidak berperan aktif mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya," katanya.

Dalam putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

BACA JUGA: Ketika Bupati Cirebon Menangis Mendengar Kisah Pilu TKI Turini 21 Tahun di Saudi

Vonis hakim ini lebih ringan tiga tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa KPK menuntut terdakwa selama delapan tahun. Selain itu, tuntutan JPU untuk membayar uang pengganti dan mencabut hak politik terdakwa tidak dikabulkan Mejelis Hakim.

Atas putusan Majelis Hakim, kuasa hukum terdakwa Alvis Sihombing mengaku masih pikir-pikir. Apalagi dalam persidangan terbukti tidak ada kerugian negara. Hal ini menurutnya hanya kebijakan terdakwa sebagai kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kami maksimal akan membela klien tetap harus bebas. Tetapi kenyataan saat ini Majelis Hakim berpendapat lain dan kami menghargai putusan itu. Jaksa dan kami juga kelihatannya masih pikir-pikir,” kata Alvis.


Kasus itu berawal dari pengajuan proposal DAK ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan anggaran sebesar Rp945 miliar. DAK itu ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan fisik 137 sekolah di Cianjur.

Saat itu, Bappenas hanya mencairkan Rp48 miliar dari anggaran tahun 2018. Terdakwa ketika itu diduga meminta potongan DAK dari tiap yang diterima 137 kepala sekolah.

Setelah itu, muncul permintaan jatah dari setiap pihak yang terlibat, bukan hanya dari Irvan. Ujung-ujungnya, para kepala sekolah mesti menyetorkan 17,5 persen dari DAK kepada para pejabat Cianjur.

Dari sebesar 17,5 persen itu, Bupati Irvan akan menerima 7 persen jatahnya (2 persen uang muka dan 5 persen setelah DAK cair). Sementara Cecep Sobandi, Rosidin dan Budiman akan mendapat 6 persen, instansi Disdik Cianjur mendapat 2 persen, MKKS Cianjur mendapat 1,5 persen dan Subrayon MKKS Cianjur mendapat 1 persen.


Editor : Donald Karouw