Mensos Ingatkan Pendamping PKH yang Tak Netral di Pilkada Akan Dipecat

Acep Muslim ยท Sabtu, 28 April 2018 - 04:25 WIB
Mensos Ingatkan Pendamping PKH yang Tak Netral di Pilkada Akan Dipecat

Mensos Idrus Marham saat penyerahan bantuan PKH di Ciamis, Jabar, Jumat (28/4/2018). (Foto: iNews/Acep Muslim)

CIAMIS, iNews.id – Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menegaskan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) harus netral dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 serentak. Para pendamping PKH sudah membuat pakta integritas. Apabila ditemukan ada pendamping yang terlibat dalam tim pemenangan salah satu pasangan calon (paslon), Kementerian Sosial akan menurunkan tim klarifikasi.

“Mereka sudah tanda tangani bahwa mereka betul-betul melaksanakan tugas dengan baik secara profesional, tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik,” kata Mensos di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar), Jumat (27/4/2018).

Mensos mengatakan, apabila ada pendamping PKH kedapatan menyalahgunakan pekerjaannya untuk mendukung salah satu paslon dalam pilkada, maka dia akan dipecat atau membuat surat pernyataan bermaterai untuk mengundurkan diri. “Karena, PKH merupakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan tidak boleh disalahgunakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, kasus yang terjadi di Lamongan, Jawa Timur (Jatim), bukan dilakukan oleh pendamping PKH, tetapi penerima PKH. Karena penerima PKH adalah rakyat, maka mereka juga berhak untuk menentukan paslon yang didukungnya pada Pilkada Serentak. “Kita harus membedakan pendamping dan penerima karena keduanya sangat berbeda. Kalau pendamping PKH harus menempatkan diri pada posisi yang netral dan tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu calon dalam pilkada,” kata Mensos.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengungkapkan, profesionalisme pendamping sangat dibutuhkan agar target pemerintah bisa menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10% pada tahun ini, bisa tercapai. Untuk itu, pendamping akan diberikan berbagai keterampilan untuk membantu KPM bisa keluar dari jurang kemiskinan.

“Kita perlu kerja sama yang kuat antara pemerintah dan pendamping guna menurunkan angka kemiskinan di masing-masing daerah. Sementara penduduk miskin terdata mencapai 26,58 juta atau 10,12%. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ini telah menurun 0,5% setara 1,2 juta di Indonesia,” tuturnya.

Harry mengatakan, untuk mencapai tujuan pendamping PKH juga diberikan materi Family Development Session atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap bimbingan dan pemantapan, terutama untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping juga memiliki tugas yang dapat memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga.

“Kemensos terus meningkatkan pelayanan kepada KPM dengan cara merampingkan jumlah yang dilayani pendamping dari 1 berbanding 300 hingga 350 pada tahun lalu menjadi 1 berbanding 200 hingga 250 pada tahun ini. Penambahan jumlah akan meningkatkan kinerja mereka yang biasanya melayani 300 hingga 350 KPM. Sekarang ini mereka hanya melayani 200 hingga 250 KPM," paparnya.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nur Pudjianto mengatakan, jumlah pendamping PKH sekarang mencapai 40.459 orang dari 16.343 orang yang merupakan rekrutmen tahun lalu. Sementara jumlah peserta PKH tercatat mencapai 10 juta KPM di seluruh Indonesia.

“Untuk tahun ini telah mencapai 9,8 juta masuk sebagai peserta reguler dan 200.000 KPM telah masuk dalam program PKH Akses karena berada di daerah sulit. Tetapi, itu semua bisa menurunkan angka kemiskinan di setiap daerah di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten Ciamis untuk tahun ini penerima program PKH sebanyak 49.000 KPM dan bantuan pangan beras sejahtera sebanyak 89.900 keluarga dengan total nilai mencapai Rp205 miliar. Penerima program PKH terdiri atas, 47.877 penerima manfaat PKH reguler, 208 penerima PKH disabilitas, dam 1.034 penerima manfaat PKH lanjut usia.

 


Editor : Maria Christina