Pemkot Bandung Belum Serahkan Usulan UMK ke Pemprov, Ini Alasannya

Yogi Pasha ยท Senin, 05 November 2018 - 18:37 WIB
Pemkot Bandung Belum Serahkan Usulan UMK ke Pemprov, Ini Alasannya

Pemkot Bandung masih melakukan survei kelaikan hidup sebelum mengajukan usulan UMK ke Pemprov Jabar. (Foto: SINDOnews)

BANDUNG, iNews.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menyerahkan usulan angka Upah Minimum Kota (UMK) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Saat ini, Pemkot Bandung tengah menyelesaikan tahap akhir proses penetapan UMK dengan melakukan survei angka kelaikan untuk kemudian disahkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnker) Kota Bandung Asep C Cahyadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan proses proses penghitunggan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 2003, PP 78 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 tentang Pengupahan.

“Kita sudah melakukan penghitungan bahkan sudah hampir selesai karena sebenarnya tidak terlalu rumit, ini disesuaikan seperti di PP 78 ini. Satu, perkembangan inflasi nasional, kedua PDRB kemudian itu penuangannya ditetapkan dalam keputusan bersama dari tim Dewan Pengupahan dan ini kenaikannya seperti di tahun lalu tidak terlalu jauh,” kata dia di Bandung, Senin (5/11/2018).

Meski demikian, Asep belum bersedia menyebutkan secara rinci besaran UMK yang akan diajukan ke Pemprov Jabar. Namun, dia memperkirakan kenaikan UMK di Kota Bandung sekitar 8 persen. “Saya belum bisa menyampaikan angka, nanti kalau sudah ditetapkan baru saya sampikan. Secara garis besar UMK Kota Bandung insyaallah tidak ada masalah,” kata dia.

Asep mengatakan, Dewan Pengupahan Kota Bandung tidak menemui hambatan berarti baik dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan asosiasi pekerja. Mereka sudah sepakat dengan besaran UMK. “Pada prinsipnya semua sepakat,” ucap dia.

BACA JUGA: UMP Jabar Rp1,6 Juta, Naik Rp114.012 dari Upah Tahun Ini

Asep menilai, angka UMK Kota Bandung pada 2018 lalu yang sebesar Rp3,09 juta sudah mampu memenuhi standar hidup laik pekerja di Kota Bandung. “Saya kira cukup ideal karena berdasarkan kebutuhan layak hidup, UMK kita itu diatas kebutuhan laik hidup, saya pikir sudah sangat ideal dan mudah-mudahan ini bisa membantu atau lebih menyejahterakan pekerja kita,” kata dia.

Begitu pun dengan UMK Kota Bandung yang akan ditetapkan untuk tahun 2019, dia memastikan angkanya pun akan tetap berada di atas standar kehidupan laik pekerja di Kota Bandung.

“Kita lakukan survei, kebutuhan layak hidup gak dikira-kita ada beberapa item, 20-30 item, di pasar yang dijadikan sampel, dilakukan perhitungan, kebutuhan layak kita sekitar Rp2,8 juta, tapi upah kita di atas,” tandas dia.

 


Editor : Kastolani Marzuki