Ratusan Driver Online Demo di Gedung Sate Bandung Tolak Permenhub 118

Ervan David ยท Kamis, 05 September 2019 - 17:00 WIB
Ratusan Driver Online Demo di Gedung Sate Bandung Tolak Permenhub 118

Driver online berunjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung, Jabar menolak Permenhub 118. (Foto: iNews.id/Ervan David)

BANDUNG, iNews.id - Ratusan pengemudi ojek online (driver online) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/9/2019).

Aksi mereka ini untuk menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 yang dianggap merugikan seluruh driver online.

Koordinator lapangan (korlap), Daniel Hermawan mengatakan, ada beberapa hal yang sangat merugikan driver online terkait Permenhub Nomor 118 Tahun 2018. Salah satunya penerapan angkutan sewa khusus yang dinilai pembiayaannya memberatkan.

“Yang kita rasa Permenhub 118, setelah kita pelajari poin-ponnya tidak ada yang pro driver. Yang ada itu menggiring pengusaha-pengusaha berkantong tebal untuk mengeksploitasi kita,” katanya.

BACA JUGA:

Demo Ratusan Driver Gojek di Blok M, Jaket dan Helm pun Ikut Dibakar

Siap-Siap, Kemenhub Berlakukan Aturan Baru Taksi Online pada 18 Juni

Selain itu para driver juga menolak adanya ikut campur pemerintah dalam badan aplikator yang di anggap sangat merugikan para seluruh driver online.

“Permenhub itu sudah  keluar dari kemitraan. Nah, pihak ketiga ini yang bergerak. Sehingga, ada oknum-oknum yang memanfaatkan peraturan ini untuk kepentingan pribadinya,” katanya.

Karena itu, Daniel mengaku akan terus bergerak menolak Permenhub 118 tersebut hingga regulasi itu memihak para driver dan tidak menguntungkan piak ketiga.

Aksi ratusan driver online di Gedung Sate itu berjalan tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Mereka kemudian ditemui perwakilan Pemprov Jabar untuk menyelesaikan masalah yang di alami para pengemudi daring.

Diketahui,

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan PM Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Sewa Khusus ini untuk menggantikan PM Nomor 108 Tahun 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung.

Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk melindungi, melayani, dan mengayomi kepentingan aplikator, pengemudi, dan pengguna jasa taksi online. Dengan demikian, kejahatan, pelecehan seksual, ketidakseimbangan kemitraan antara aplikator dan pengemudi bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.


Editor : Kastolani Marzuki